METRO, Boltim- Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto,S.Sos,MSi dan Wakil Bupati Oskar Manoppo,SE,MM bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka pemeriksaan rinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021, dilantai tiga kantor bupati, Senin (22/03) kemarin.
Bupati dalam sambutanya mengatakan, entry meeting merupakan syarat dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Tujuanya, untuk membangun komunikasi awal antara tim pemeriksa dengan entitas yang diperiksa. Sehingga dapat melahirkan kesamaan persepsi. Sebab itu, Bupati memberikan warning kepada seluruh pimpinan OPD. Harapanya, selama pemeriksaan berlangsung semua pihak yang terkait di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim dapat bersikap proaktif ketika dimintai klarifikasi oleh tim audit.
Bukan itu saja, Bupati juga menegaskan, dalam waktu 30 hari kedepan dilarang bagi pimpinan OPD termasuk PPTK dan Bendahara melakukan tugas perjalanan dinas keluar daerah. “ Semua yang terkait dengan keuangan daerah, mulai dari Kepala Dinas, Kepala Badan, PPTK serta Bendahara untuk sementara tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Kecuali sakit atau sangat urgen harus keluar daerah karena kepentingan daerah,” jelas Sachrul.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim Dr. Ir. Sonny Warokka,PhD ketika dikonfirmasi METRO mengaku bahwa sistim pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim terus membaik. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali secara berturut-turut. Menurutnya, jika semua pimpinan OPD bersikap proaktif dan langsung menindak-lanjuti catatan atau temuan, maka bisa dipastikan LHP BPK RI terhadap LKPD Boltim TA 2021 kembali meraih WTP.(40)
