METRO, Sangihe- Terhitung sejak Januari 2022 lalu hingga Maret ini yang merupakan hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) tak kunjung ada. Hal ini sontak mendapat reaksi dari sejumlah ASN di Kabupaten Sangihe.
“Ada apa sebenarnya sampai belum ada tanda- tanda pencairan. Padahal ini merupakan hak kami, yang sudah bekerja tapi tak kunjung dibayarkan,” ujar sejumlah ASN kepada harian ini.
“Ataukah nanti akan dicairkan pada bulan Mei mendatang disaat pemerintahan yang akan di jabat oleh pejabat Bupati pilihan Gubernur atau kapan?,” sambung para aparatur sipil negara itu.
Menyikapi hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Sangihe, Melanchton Harry Wolff buka suara soal polimik TPP Tahun 2022.
Menurut Wolff, ada persyaratan yang harus dipenuhi di kementerian pusat termasuk prosedurnya yang menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kami sementara dalam proses pemenuhan terkait kapasitas aturan yang berlaku, karena memang sudah disampaikan surat permohonan persetujuan ke Kemendagri sejak awal dan saat ini tinggal menunggu persetujuan Kemendagri serta Kemenkeu yang menangani soal keuangan,” jelas Harry.
Dia juga berharap ASN di Pemkab Sangihe yang berjumlah kurang lebih 3600-san bersabar dan turut mendoakan semoga proses TPP yang sedang berjalan secepatnya dapat selesai dan segera terbayarkan.
“Diharapkan kepada teman-teman ASN bersabar dan turut mendoakan agar proses ini secepatnya selesai dan TPP yang diharapkan dapat segera diterima oleh para ASN termasuk saya juga,” ucapnya.
Disentil soal adanya pemotongan TPP saat pencairan, Sekda dengan tegas membantah hal tersebut.
“Itu tidak benar, tidak mungkin hak ASN dipotong. Prinsipnya, TPP ini merupakan hak ASN dan mereka wajib mendapatkannya,” pungkasnya.(km-01)
