METRO, Manado- Adanya kebijakan digitalisasi pemerintah pusat untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi saat membeli minyak goreng mendapat sorotan dari Yusra Alhabsy.
Anggota DPRD Sulawesi Utara itu menyebut kebijakan itu ngawur dan hanya menimbulkan masalah baru di masyarakat.
“Menambah masalah di masyarakt saja. Pemerintah harusnya tidak menciptakan kebijakan ngawur seperti ini,” kata Alhabsy akhir pekan lalu.
Menurutnya, tak semua masyarakat bisa menerima kebijakan tersebut. Apalagi untuk Indonesia Timur pasti belum siap.
Alasannya karena Indonesia timur memiliki banyak wilayah kepulauan dan pedalaman yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai.
Seperti belum ada jaringan ponsel atau sering terjadi pemadaman listrik. Bisa dibayangkan jika kebijakan ini dipaksakan tentu akan menjadi polemik di masyarakat.
“Kalau masyarakat tak punya ponsel android bagaimana? Atau di daerah yang tak ada jaringan ponsel. Kalau di Jakarta bisa saja. Tapi di Indonesia Timur belum siap,” tegas politisi PKB yang bergabung dengan fraksi Partai Demokrat di DPRD Sulut ini.(37)
