KORANMETRO.COM- Hingga akhir Agustus 2025 realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mencapai Rp13.369 miliar, atau telah terealisasi 59,26 persen dari pagu anggaran.
Komponen belanja terdiri dari belanja kementerian lembaga (K/L) sebesar Rp4.497,48 miliar; dan transfer ke daerah kepada 16 pemerintah daerah yang ada di Sulawesi Utara, sebesar Rp8.872,16 miliar.
Jika dibandingkan bulan Juli, realisasi pada Agustus mengalami tumbuh 15,79 persen, sehingga, terdapat defisit Rp10.459,51 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Sulut, Hari Utomo, menjelaskan komposisi belanja kementerian lembaga dan transfer ke daerah didominasi oleh fungsi pelayanan umum sebesar 66,88 persen.
“Sisanya sekitar 25 persen itu merupakan alokasi untuk fungsi yang langsung dirasakan masyarakat umum, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perumahan, dan fasilitas umum,” ungkap Hari.
Dijelaskannya, belanja K/L terdiri dari belanja pegawai Rp2,50 triliun, belanja barang Rp1,67 triliun, belanja modal Rp307 miliar, dan belanja Bansos Rp13,18 miliar. Kata Hari, belanja pegawai mengalami kenaikan 6,89 persen dari tahun lalu, sedangkan belanja modal, barang, dan Bansos mengalami turun.
Ia mengatakan, peningkatan pada belanja barang karena adanya pengangkatan ASN baru di tahun ini, dan pembayaran tunjangan tenaga pendidik non PNS.
“Untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja ASN, TNI, Polri sebesar Rp1.943 miliar. Kemudian honorarium, lembur, dan tunjangan khusus ASN, TNI, Polri sebesar Rp564,37 miliar,” tuturnya.(ian)
