KORANMETRO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara mulai memacu kesiapan seluruh data dan dokumen keuangan daerah menyusul dimulainya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara. Langkah ini menjadi bagian penting untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK pada akhir Mei 2026 mendatang.
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus proaktif dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Instruksi tersebut disampaikan usai kegiatan entry meeting bersama tim BPK di Kantor Bupati, Selasa (07/04/2026), sebagai penanda dimulainya tahapan audit lebih rinci.
“Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian, verifikasi dan pengecekan langsung terhadap laporan yang sudah kami berikan, sebelum nantinya BPK memberikan pandangan atau opini,” kata Bupati Joune.
Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Utara yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam proses entry meeting tersebut, BPK akan menelusuri secara detail seluruh laporan yang telah disampaikan guna memastikan kesesuaian data dan akurasi pelaporan.
“Dalam rangka entry meeting ini, setelah kami menyerahkan laporan keuangan, BPK akan melakukan pemeriksaan secara lebih detail terhadap pelaporan yang sudah kami berikan,” kata Bupati Joune.
Proses audit oleh BPK dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 30 hari. Selama periode tersebut, tim pemeriksa akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen keuangan sebelum akhirnya menyampaikan opini resmi terhadap kinerja keuangan daerah.
“Direncanakan akhir Mei nanti kita akan menerima opini dari BPK terhadap laporan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara,” kata Bupati.
Bupati Joune menambahkan, hasil pemeriksaan ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi tolok ukur peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Ini merupakan tahap awal. Sejak 6 April, tim pemeriksa BPK sudah mulai masuk untuk melakukan pemeriksaan lebih rinci terhadap laporan yang telah kami serahkan beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Sebelumnya usai penyerahan LKPD belum lama ini, Bupati Joune menyatakan keyakinannya bahwa Kabupaten Minahasa Utara akan meraih opini WTP.(RAR)
