Sekda Ir Jemmy Kuhu MA menerima tim akreditor RSUD Maria Walanda Maramis.
METRO, Airmadidi – Mendekati penghujung tahun 2019 ini RSUD Maria Walanda Maramis (MWM) dan tiga puskesmas di Kabupaten Minahasa Utara diakreditasi.
“Tahun ini tiga puskesmas dan RSUD Maria Walanda Maramis menjalani akreditasi oleh tim dari pusat,” ungkap Kadis Kesehatan Minut dr James Harly Sompotan, Kamis (30/10/2019).
Lanjutnya untuk Puskesmas Wori, akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dilaksanakan Kamis (31/10/2019) hari ini. Sedangkan untuk Puskesmas Talawaan dan Puskesmas Mubune akreditasi akan dilaksanakan November nanti. “Untuk akreditasi Puskesmas Talawaan dan Puskesmas Mubune menyusul, tergantung tim akreditasi pokoknya bulan November,” ungkap Sompotan.
Tim akreditor FKTP Puskesmas Wori diterima oleh Sekda Ir Jemmy H Kuhu MA didampingi Kadis Kesehatan dan Camat Wori Edward Tamamilang.
“Semua aspek dinilai mulai dari fasilitas, pelayanan, tenaga kesehatan, dokumen administrasi, jaminan sosial, inovasi. Kalau hasilnya tidak bagus maka tidak bisa menerima JKN bahkan lama-lama bisa ditutup,” jelas Kadis.
Ditambahkannya selain itu ada juga reakreditasi untuk puskesmas yang sudah pernah diakreditasi. “Hasil akreditasi berlaku selama tiga tahun. Puskesmas sudah pernah diakreditasi Puskesmas Kema, Kolongan, Likupang dan Tatelu,” pungkasnya.
Selain Puskesmas, sejak Selasa (29/10/2019) juga RSUD Maria Walanda Maramis mulai disurvei untuk diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
Tim akreditor RSUD Maria Walanda Maramis juga diterima oleh Sekda didampingi Kadis Kesehatan dan Direktur rumah sakit tersebut dr Sandra Rotty.
Sementara Direktur RSUD Maria Walanda Maramis dr Sandra Rotty mengakui saat ini baru tahap survei simulasi atau persiapan akreditasi oleh tim KARS. “Survei simulasi ini berlangsung tiga hari sejak Selasa (29/10/2019) hingga Kamis (31/10/2019). Kemudian dinilai apakah layak diakreditasi. Akreditasi akan dilaksanakan pada November tahun ini. Kami berusaha semaksimal mungkin dengan semua komponen. Kan banyak hal yang dinilai, regulasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, mutu pelayanan, pokonya ada 16 pokja,” jelas mantan Kadis Kesehatan Minut ini.
Lanjut Rotty pihaknya harus kerja keras dan kerja cerdas. “Kalau tidak terakreditasi resikonya rumah sakit tidak bisa kerja sama dengan BPJS, mutu rumah sakit dipertanyakan, tidak dapat bantuan-bantuan. Masih banyak yang harus dibenahi dan dilengkapi, makanya bantuan dan dukumen pemerintah harus full. Karena rumah sakit itu sangat kompleks, bukan sekedar membangun tetapi harus ditopang tenaga medis, program dan lain-lain,” pungkas Rotty.(RAR)
