Jadi ‘dosa’ warisan untuk pemerintahan baru
METRO, Bitung- Kabar tak sedap kembali datang dari Pemkot Bitung. Pelaksanaan APBD tahun 2020 mengalami defisit yang cukup besar. Buntut dari itu, utang senilai Rp 31 miliar jadi catatan dalam laporan keuangan. Utang itu harus dibayar dan ironisnya bakal menghantui pimpinan baru.
Informasi soal ini didapat Selasa (16/03) kemarin. Sumber di internal Pemkot Bitung yang membocorkan hal tersebut.
“Tercantum dalam laporan keuangan tahun anggaran 2020. Dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan,red) juga sudah tahu hal ini,” ungkap sumber dimaksud.
Utang tersebut berasal dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD. Menariknya, tak hanya pihak ketiga atau rekanan, utang itu juga berlaku untuk pegawai di internal Pemkot Bitung. Utang kepada pegawai tidak lain menyangkut realisasi hak keuangan yang belum terbayarkan.
Meski demikian, besaran utang ke pegawai tidak terlalu besar. Masih kalah jauh jika dibandingkan dengan besaran utang ke rekanan. Utang ke pihak tersebut lebih dari separuh total utang karena menyangkut pelaksanaan proyek.
“Tapi berapa jumlahnya saya lupa. Pokoknya yang paling besar ada di Dinas Pendidikan. Itu menyangkut pengerjaan proyek di beberapa sekolah yang sampai sekarang belum terbayar semua. Malah ada yang dari tahun 2019 belum dibayar sampai sekarang,” papar sumber seraya mewanti-wanti identitasnya disimpan.
Informasi ini tak ditampik Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bitung, Riano Senduk. Dikonfirmasi via WhatsApp Messenger ia mengakui keberadaan utang tersebut.
“Tapi angkanya tidak hafal, harus tanya dulu ke Kabid Akuntansi,” ucapnya.
Riano belum memberi penjelasan perihal utang dimaksud. Ia hanya menegaskan bahwa Pemkot Bitung harus melakukan pembayaran. Ia menyebut hal itu sebagai kewajiban sehingga harus dipenuhi.
Lebih lanjut, Riano juga mengakui utang itu akan jadi tanggung jawab pimpinan baru. Hal tersebut lumrah dan kerap terjadi di daerah lain. Alasannya, untuk penyelesaian Pemkot Bitung harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan.
“Karena tidak boleh sembarang. Anggarannya harus ada dulu baru diselesaikan. Kalau kemampuan keuangan tidak mendukung tentu belum bisa,” terangnya.
Pembayaran utang puluhan miliar itu diakuinya jadi perhatian. Saat ini kata dia, Pemkot Bitung tengah menunggu tambahan anggaran untuk menindaklanjuti kewajiban dimaksud. Salah satunya pencairan Dana Bagi Hasil yang memang belum terealisasi.
“Jadi tunggu saja, pasti kita selesaikan semua,” ujar Riano.
Terpisah, salah satu pemerhati pemerintahan di Kota Bitung, Petrus Rumbayan, turut angkat bicara. Ia mengaku sudah memprediksi hal itu sejak tahun lalu. Ia menyebut defisit anggaran yang memicu munculnya utang murni keteledoran pengambil kebijakan.
“Ini terkait kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Yang digeser terlalu besar, sekitar Rp 81 miliar, jadi sangat berpengaruh terhadap realisasi APBD. Makanya anggaran untuk belanja rutin banyak yang terganggu,” terangnya.
Pria yang akrab disapa Tole ini lalu menyampaikan pendapatnya. Ia setuju keberadaan utang tersebut dipublikasi sebagai bahan edukasi bagi masyarakat. Hal itu kata dia, perlu dilakukan mengingat dalam waktu dekat akan terjadi peralihan kepemimpinan di Pemkot Bitung.
“Ini sudah pasti akan mengganggu pemerintahan baru. Visi dan misi serta program kerja yang sudah disusun bisa terhambat. Karena itu masyarakat perlu tahu akar masalah ini. Jangan sampai pemerintahan baru yang jadi sasaran padahal ini ‘dosa’ lama. Makanya supaya tidak menggerus kepercayaan publik ke pemerintahan baru ini harus diumumkan. Kepercayaan publik itu sangat penting karena jadi modal besar bagi siapa saja yang memimpin,” tuturnya.(69)
