METRO, Manado- Koalisi Masyarakat Sulut Pro Demokrasi mengkritik sikap politik Presiden Joko Widodo yang dinilai sangat jauh dari harapan rakyat, dan tidak amanah.
“Bahkan Jokowi sebagai pejabat negara yang tidak menunjukan netralitas dalam Pemilu,” kata Risat Sanger, Ketua Koalisi Masyarakat Sulut Pro Demokrasi, dalam konferensi pers di Hotel Lion Manado, Jumat (16/2/2024) siang.
Kata Risat, tindakan-tindakan tersebut secara nyata mengakibatkan rusaknya hukum, etika dan marwah demokrasi di Indonesia. “Sehingga kami memandang perlu meletakan jabatannya sendiri sebagai presiden,” katanya.
Risat bilang, sebagai warga negara yang baik pihaknya memutuskan untuk menghormati apapun yang menjadi hasil Pemilu 2024. “Akan tetapi kami melihat adanya upaya-upaya kotor di balik penyelenggaraan Pemilu kali ini,” ucapnya.
“Kami juga kecewa kepada Presiden karena terkesan memihak saat ia mendatangi salah satu Paslon Capres-Cawapres untuk memberikan selamat cuma berdasarkan hasil quick count,” kata Risat menambahkan.
Ia mengatakan, akan tetap percaya kepada KPU dan Bawaslu, dan mendukung penuh kedua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut untuk tetap melakukan tugas penghitungan rekapitulasi hingga akhir.
“Bekerjalah dengan jujur dan profesional tanpa terpengaruh dengan kondisi saat ini termasuk hasil quick count,” pungkas Risat.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum Garda Tipikor Indonesia Sulut, Reyner Timothy, menambahkan sebelum proses pemungutan suara berbagai macam dinamika tindakan presiden yang berdasarkan etika berbangsa sangat tidak layak.
“Seperti justifikasi dari presiden yang mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu Paslon, menurut kami itu sangat tidak etis. Gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini akibat tindakan dari presiden sendiri,” ucapnya.(71)
