KORANMETRO.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut), Jumat (25/10/2024) memenuhi panggilan penyidik Polres Minahasa Utara terkait laporan dugaan korupsi oleh komunitas masyarakat pengawas korupsi terkait insentif fiskal sebesar Rp11 miliar lebih.
Bahkan Pjz. Bupati Reza Dotulung ikut mendampingi perangkat daerah yaitu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Carla Sigarlaki yang dipanggil untuk klarifikasi di Polres Minut.
“Hari ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memenuhi panggilan penyidik Polres Minahasa Utara sebagai tindak lanjut laporan dugaan korupsi dari komunitas masyarakat pengawas korupsi,” ungkap Pjs. Bupati Minut Reza Dotulung didampingi Kadis Kominfo Robby Parengkuan kepada wartawan.
Menurut Pjs. Bupati, terkait pemeriksaan itu ada tiga hal yang perlu sampaikan. Pemkab Minut berterima kasih banyak kepada komunitas masyarakat pengawas korupsi yang mau bekerja bersama dengan pemerintah mau mengawasi, memberi masukan agar pemerintah bekerja sesuai aturan.
“Kami juga berterima kasih kepada Polres Minahasa utara yang mau menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut sehingga proses dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Dotulung.
Lanjutnya, perlu diketahui bersama, atas sinergitas masyarakat dengan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara di tahun 2024 ini Pemkab Minut berhasil mendapat penghargaan berupa insentif fiskal senilai Rp11 miliar lebih atas kinerja penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrim, percepatan belanja daerah dan peningkatan produksi dalam negeri.
“Dana insentif fiskal Rp11 miliar lebih itu digunakan, pertama untuk pembangunan infrastruktur senilai Rp4 miliar, kemudian dukungan terhadap pembangunan ekonomi berupa santunan dana duka senilai Rp4,8 miliar, Rp1 miliar untuk penguatan pelayanan kesehatan dan Rp1 miliar untuk penguatan pelayanan pendidikan,” rinci Pjs. Bupati didampingi Kadis Kominfo Minut.
Menurutnya, insentif fiskal itu betul-betul dimanfaatkan kembali ke masyarakat.
“Kami Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memastikan setiap rupiah itu sampai kepada masyarakat. Semoga minut semakin hebat, Sulut semakin tangguh. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sudah melakukan percepatan, hari ini saya sudah perintahkan Dinas Sosial jika berkas sudah lengkap hari ini juga bantuan santunan duka masuk ke rekening. Jika tidak ada kendala di kas daerah berarti sudah masuk ke rekening. Ada 1600 penerima, tetapi yang lengkap berkas hanya 1500,” papar Dotulung.
Lebih lanjut Pjs. Bupati menyampaikan anggaran tersebut tertata di perubahan 2024. “Semua kita bisa mengawasi 20 titik infrastruktur, pembangunan ekonomi berupa santunan duka, kesehatan kita bangun puskesmas pembantu dan pendidikan kita bangun taman kanak-kanak. Kita sama-sama kawal agar terealisasikan sebelum akhir tahun 2024,” sebut Dotulung, seraya mebambahkan proses pengajuan pengusulan melalui penelitian Kementerian Keuangan.
Diakuinya satu minggu ini dirinya berpacu bersama seluruh kepala perangkat daerah. Bahkan Pjs. Bupati memerintahkan tidak ada yang keluar daerah, karena setelah proses perubahan tentunya proses realisasi dan monev.
“Untuk infrastruktur yaitu perbaikan jalan bisa diawasi dan dipantau masyarakat dari aplikasi Gercep yang dilaunching beberapa waktu lalu. Sebanyak 52 titik internet, 131 titik penerangan, 6 zebra cross, mitigasi pohon yang beresiko tumbang dan penguatan unit persampahan, pemasangan cctv di 12 titik rawan pilkada. Semua boleh berjalan karena sinergitas seluruh perangkat daerah,” pungkas Dotulung.(RAR)
