oleh

Reses di Singkil, Karinda Terima Pengeluhan Masalah-masalah Kesehatan

-Manado-35 views

METRO, Manado– Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menjadi program andalan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ternyata tak mampu yang seharusnya menikmati program tersebut.

Pengeluhan ini disampaikan sejumlah warga kepada anggota DPRD Sulut dari dapil Manado, James Karinda saat menjalani masa reses II tahun 2018 di Puskesmas Wawonasa Kecamatan Singkil, Selasa (28/8/2018).

“Kami sudah didata, tapi tidak diakomodir,” curhat warga.

Meilaya, seorang kader kesehatan juga meminta agar politisi Partai Demokrat itu bisa memperjuangkan BPJS yang ditanggung pemerintah. Dikarenakan pendapatan mereka minim.

Kepala Puskesmas Wawonasa Nelly Tubagus juga berharap para tenaga kesehatan mendapatkan tunjangan resiko tinggi, mengingat mereka petugas kesehatan sangat beresiko tertular.

“Sebagai contoh di wilayah Puskesmas ada 10 warga yang kena TBC. Tentu ini berbahaya, dan seharusnya tenaga kesehatan mendapatkan tunjangan resiko tinggi,” ucap dia.

Selain itu, sejumlah THL di Puskesmas tersebut juga menyatakan harapan agar bisa diakomodir menjadi ASN.

Terkait aspirasi ini, Karinda menjelaskan bahwa sekarang ini memang ada moratorium penghentian penerimaan ASN.

“Diharapkan supaya moratorium ini dicabut, mengingat kewenangan pengangkatan ASN asalah kewenangan pusat,” terang Karinda.

Soal KIS, menurut Ketua Komisi IV bidang Kesra itu, juga merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Bukan dari Pemkot Manado tapi dari Pusat  yg akan turun. Di Sulut banyak masalah meski sudah dilaporkan jumlah warga miskin, namun bertambah terus. Entah karena miskin atau tiba tiba muncul jadi miskin,” ungkap dia.

Jika belum  masuk KIS, Karinda menyarankan masuk JKN yang ditanggung Pemkot Manado, dan dirinya berjanji akan mendorong pemerintah memasukan anggaran ini untuk warga miskin di APBD-P 2018 atau APBD induk 2019 nanti.

“Soal tenaga kesehatan mendapat tunjangan resiko, kami meminta agar tenaga kesehatan meminta referensi dari daerah lain termasuk payung hukum yang tidak bermasalah, sehingga tidak bermasalah jika nanti masuk dalam APBD,” tukas bakal calon anggota DPR RI ini.

Reses Karinda ini, dihadiri oleh para kepala lingkungan, tenaga-tenaga dan kader kesehatan serta warga masyarakat setempat. Tampak hadir Camat Singkil Mursyid Pangalima dan sejumlah lurah. 

Penulis: Yinthze Lynvia Gunde