oleh

Rekrutmen P3K Belum ada Kejelasan

-Minut & Bitung-51 views

Styvi Watuongoh.

METRO, Airmadidi – Hingga sekarang rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 2019 belum ada kejelasan. Pasalnya sedangkan hasil tes rekrutmen tahap pertama Februari lalu hingga saat ini belum juga diumumkan. Begitu juga dengan rekrutmen tahap kedua sampai saat ini belum ada tanda-tandanya.

Menurut Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Minahasa Utara (Minut) Styvi Watupongoh SIP pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.
“Belum ada pemberitahuan menggenai kapan pengumuman hasil tes, jadi masih menunggu,” ungkap Watupongoh, ketika dikonfirmasi Selasa (19/03/2019) kemarin.
Begitu juga dengan pengumuman rekrutmen tahap kedua, Watupongoh mengaku belum ada petunjuk dari pusat.


Diketahui dalam rekrutmen tahap pertama ini dijatahkan 72 formasi. Rinciannya, 61 guru S1 dan 11 penyuluh pertanian dengan pendidikan SMK.
Pemkab Minut sendiri memiliki 158 Honda K2 yang terdiri dari 100 orang tenaga teknis dan 58 guru. Khusus untuk guru, dari jumlah yang ada hanya 41 saja yang berlatarbelakang pendidikan S1. Sementara saat ini kuota P3K untuk guru sebesar 61. Dengan demikian masih ada minus 20 kursi yang tidak bisa terisi.


Sampai penutupan pendaftaran Minggu (17/02) pukul 24.00 WITA, terdata hanya 50 orang Honda K2 yang mendaftarkan diri melalui melalui situs BKN, sscn.bkn.go.id. Dari jumlah tersebut, tiga orang diantaranya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dengan demikian hanya 47 orang yang dinyatakan lolos tahap verifikasi. Bahkan yang ikut ujian hanya 44 orang saja.
Mengutip detik.com, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta para peserta seleksi P3K Tahap I untuk sabar menunggu hasil pengumuman.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan bahwa para peserta juga diimbau untuk mencari informasi resmi dari pemerintah terkait hasil pengumuman seleksi tersebut.
Pengumuman ini masih terkendala Pemda yang belum menyampaikan usulan ulang kebutuhan/formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade untuk masing-masing kelompok jabatan.


Dari laporan resmi BKN sendiri, hingga 12 Maret 2019 kemarin baru 81% daerah yang telah menyampaikan usulan yang diminta tersebut.(RAR/dtc)

Komentar