Legislator Harus Ikat Pinggang, Kurangi Terbang

Para legislator Sulut yang melakukan studi banding di Republik Ceko, pekan lalu.

Dana Pemilukada Bakal Kuras APBD 2020

METRO, Manado– Diusulkan mencapai Rp324 miliar, anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) bakal menjadi beban besar pada APBD 2020 nanti. Legislatif pun meminta agar eksekutif, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas-dinas melakukan penghematan anggaran.

Lalu bagaimana kah dengan para wakil rakyat kita? Mereka juga diminta untuk mengikat pinggang pada tahun anggaran 2020 nanti, salah satunya adalah mengurangi anggaran perjalanan dinas yang pada APBD 2019 ini mencapai Rp19 miliar lebih. Ini belum ditotal dengan penambahan anggaran di APBD Perubahan (APBD-P) yang baru akan dibahas.

“Harus adil dan merata. Jangan hanya satu pihak saja yang disuruh berhemat, tapi juga untuk para legislator. Apalagi anggota dewan kerap digambarkan dengan kerja sedikit, terbangnya banyak,” ujar pengamat politik, Taufik Tumbelaka, Rabu (7/8/2019).

Menurut dia, anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp19 miliar tidak sedikit. Apalagi jika dibandingkan dengan kerja anggota dewan yang produksi Peraturan Daerah (Perda) inisiatifnya minim.

“Kesuksesan kerja anggota dewan ukurannya dilihat dari Perda-perda tentang kepentingan rakyat  yang dihasilkan. Bukan dari berapa negara yang mereka kunjungi saat perjalanan dinas,” kata Tumbelaka lagi.

Ia pun berharap, para legislator ikut berhemat anggaran perjalanan dinas sebagai bukti bahwa mereka berpihak pada anggaran-anggaran untuk kepentingan publik.

“Anggaran Pemilukada ini juga anggaran berkaitan dengan kepentingan rakyat, dan kepentingan politik. Harus sukses terlaksana. Tapi jangan hanya dinas-dinas yang berhemat, legislator juga. Semua pihak harus berhemat, agar Pemilukada sukses, pembangunan dan pelayanan publik juga sukses,” pungkas Tumbelaka.

Seperti diketahui, anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur (Pilgub) 2020 sebesar Rp324 miliar mendapat tanggapan dari sejumlah anggota DPRD Sulawesi Utara. Salah satunya Drs Eddyson Masengi.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menilai, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulut yang hanya Rp1,28 triliun, anggaran Pilgub akan menghabiskan 25 persen hingga 30 persen PAD. Dan ini yang menjadi kekuatiran Eddyson.

“Kami lihat dari seluruh rencana belanja ada Rp4 triliun, dan yang praktis untuk kegiatan hanya Rp1,8 triliun. Sementara ada target atau rencana anggaran untuk Pilkada. Yang besarnya Rp324 miliar. Kalau dibandingan dengan postur APBD, belanca potensial itu maka menghabiskan hampir 25 persen hingga 30 persen PAD kita,” terang politisi senior itu pada rapat paripurna penyampaian KUA-PPAS APBD 2020, beberapa waktu lalu.

Ia meminta pemerintah propinsi, dalam hal ini Gubernur Olly Dondokambey untuk memperhatikan betul pelaksanaan efisiensi anggaran di tahun 2020 nanti, termasuk melakukan analisis terhadap usulan perubahan anggaran Pilgub ini.

“Kalau memang tidak bisa diturunkan, kami sepakat untuk efisiensi untuk semua kegiatan. Tapi jangan berdampak pada capaian-capaian prioritas,” tegas dia. (YSL)