METRO, Manado- Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 tuntas melaksanakan pembahasan, Senin (9/8/2021) siang. Namun pada rapat akhir tersebut, masih banyak catatan penting yang disampaikan sejumlah anggota Pansus, di antaranya Cindy Wurangian.
Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menyinggung tiga hal penting yang dinilainya masih kurang jelas posisinya di RPJMD 2021-2026. Yakni soal keberadaan PT Membangun Sulut Hebat (MSH) terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, International Hub Port Bitung dan masalah peternakan.
“Pertama, masukan terkait KEK Bitung. Saya sudah melihat dokumen yang dirancang oleh Bapeda dan dibagikan kepada kami, salah satunya adalah poin penting untuk target Sulut pintu gerbang Asia Pasifik. Tapi saya tidak menemukan implementasinya untuk mencapai target ini. Salah satunya ada PT MSH. Dalam RPJMD saya menemukan PT MSH hanya disebut dua kali dan sangat kurang jelas implementasi. Saya ingin penjelasan soal ini,” jelas Cindy sambil bertanya.
Hal kedua yang disampaikan wakil rakyat daerah pemilihan Bitung-Minut itu adalah pelabuhan Bitung . Dalam dokumen RPJMD ada poin yang menyebutkan pelabuhan Bitung telah berstartus International Hub Port, yang dikaitkan dengan KEK.
“Tapi ada beberapa narasi yang sepertinya mengisyaratkan bahwa Hub Port ini baru akan diusahakan. Ini jadi pertanyaan yang harus dijelaskan oleh pemerintah,” tanya Cindy lagi.
Ketua Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan ini juga angkat bicara soal masalah peternakan, yang dinilainya tidak mendapatkan tempat dan perhatian pemerintah dalam RPJMD. Padahal menurut Cindy, Sulawesi Utara merupakan propinsi ke empat terbanyak jumlah peternak.
“Saya melihat dalam RPJMD ada lima misi yang disebutkan sebagai penguatan. Di antaranta perikanan, pertanian, jasa dan pariwisata. Tapi, sektor peternakan, khususnya peternakan babi tidak mendapat tempat di RPJMD. Kearifan lokal harusnya dilindungi. Apalagi terkait adanya wabah virus African Swine Fever (ASF) yang bisa menyerang ternak babi para peternak di Sulut,” ungkap Cindy.
Ia mengharapkan, pemerintah Sulut menjadikan tiga hal ini sebagai masalah penting yang harus jadi perhatian.
Menjawab hal ini, Kepala Bapeda, Jenny Karouw mengatakan bahwa dalam BAB 7, masalah KEK dan Hub Port Bitung memang tidak dicantumkan karena tidak mendapatkan support dalam pendanaan.
“Oleh sebab itu, dua lokasi ini tidak mendapatkan alokasi pendanaan, karena pembangunannya diharapkan kepada pihak swasta,” kata dia.
Soal penternakan babi, Ketua Pansus RPJMD, Vonny Paat menyebutkan bahwa hal tersebut akan diimplementasikan nanti pada RKPD. (37)
