Ada sembilan pejabat baru dilantik, Budi ikuti jejak sang kakak
METRO, Bitung- Pengangkatan pejabat Pemkot Bitung di era Maurits Mantiri dan Hengky Honandar agak berbeda. Selain dilaksanakan secara bertahap, kesan menghindari ada pejabat yang non job alias kehilangan jabatan sangat kental.
Penilaian di atas disampaikan Samsi Hima selaku pengamat di daerah ini. Ia menyampaikan itu saat dihubungi Minggu (14/11) kemarin.
“Hampir tidak ada yang non job. Dicopot dari jabatan tapi tetap dikasih jabatan di tempat lain,” ujarnya.
Samsi menyentil pengangkatan Lurah baru-baru ini. Ada 39 Lurah yang dicopot tapi semuanya tidak ada yang non job. Mereka tetap dihargai dengan diangkat pada jabatan baru.
“Padahal secara politis mereka punya ‘dosa’. Mereka tidak sejalan dengan Pak Maurits dan Pak Hengky sewaktu pilkada lalu. Jadi kalau pendekatan politis yang dipakai mereka pasti non job,” katanya.
Samsi lalu membandingkan pengangkatan pejabat di era pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut pada masa itu seolah tidak ada ‘kasih’.
“Kalau pemerintahan lalu pasti dibabat habis. Masa ingat kan monoloyalitas. Yang namanya berbeda sudah pasti ditendang. Bahkan pencopotan pejabat dilaksanakan secara terbuka di tempat umum. Jadi kesannya seolah ingin mempermalukan pejabat yang dicopot,” tuturnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkot Bitung, Forsman Dandel, membenarkan penilaian di atas. Ia menyebut Walikota dan Wakil Walikota sangat menghargai para ASN.
“Pimpinan tidak mau merusak karir ASN. Reward and punishment tetap jalan tapi tidak sewenang-wenang. Jadi meskipun dicopot tapi martabat tetap dijaga,” ucapnya.
Forsman mengakui istilah non job bagi birokrat sangat menyakitkan. Tak cuma berdampak pada karir, kehilangan jabatan juga punya pengaruh terhadap psikis.
“Bahkan keluarga di rumah kena imbas. Bukan cuma pendapatan yang berkurang, martabat juga jadi turun di mata masyarakat sekitar. Mungkin hal ini jadi pertimbangan pimpinan sehingga tidak ada yang non job,” tukasnya.
Sementara itu, gerbong pengangkatan pejabat di Pemkot Bitung kembali bergulir. Pada Jumat (12/11) malam ada sembilan pejabat baru yang diangkat. Delapan pejabat berstatus definitif dan satunya lagi pelaksana tugas atau Plt (selengkapnya lihat grafis).
Pelantikan ini digelar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Bitung Nomor 821/990/WK. Agenda tersebut diadakan di Ruang SH Sarundajang, Kantor Walikota Bitung. Dan seperti biasa, Wakil Walikota Hengky Honandar memimpin pelantikan dimaksud.
Ada satu nama yang menarik perhatian dalam pelantikan itu. Nama tersebut adalah Budi Kristiarso. Ia dilantik sebagai Kabag Hukum Setda Bitung menggantikan pejabat lama di jabatan tersebut, Meiva Woran. Meiva sendiri mendapat promosi karena ‘naik kelas’ menjadi pejabat eselon II, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Nama Budi Kristiarso menarik perhatian karena latar belakangnya seorang jaksa. Beberapa tahun silam ia pernah bertugas di Kejari Bitung sebagai Kepala Seksi Intelijen. Dan selama itu ada beberapa kasus korupsi di Pemkot Bitung yang berhasil ia ungkap. Salah satunya adalah kasus korupsi Dana Pembantuan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Kasus itu menjerat empat orang tersangka termasuk Kepala Dinas Liesje Macawalang.
Pengangkatan jaksa sebagai pejabat di instansi pemerintahan bukan hal baru. Beberapa tahun lalu Pemkot Manado pernah melakukan hal serupa pada jabatan yang sama. Jabatan Kabag Hukum Setda Manado diberikan kepada seorang jaksa bernama Yanti Putri. Menariknya, Yanti adalah kakak kandung dari Budi. Dengan begitu, Budi seperti mengikuti jejak sang kakak berkarir di pemerintahan.
“Karena dapat kepercayaan jadi harus dijalankan. Tidak apa-apa kalau dianggap mengikuti jejak kakak,” cetus Budi usai mengikuti pelantikan.(69)
