METRO, Boltim- Minimnya Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tahun 2022 mulai bakal berimbas pada pengurangan sejumlah kegiatan fisik maupun non fisik. Berdasarkan keterangan yang dihimpun METRO dari berbagai sumber di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim menyebutkan bahwa kondisi anggaran DAU Boltim pada tahun 2022 mendatang terbilang stagnan. Kata lainnya, angka tersebut tidak jauh berbeda dengan anggaran di tahun 2021.
Seperti diterangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim Dr. Ir. Sonny Warokka,PhD ketika ditemui METRO belum lama ini bahwa anggaran belanja DAU sebagian besar terserap pada pembayaran gaji pegawai. Didalamnya termasuk tunjangan kinerja hingga insentif lainnya. Maka sisanya dialokasikan untuk kegiatan fisik maupun non fisik. Nah, kata Sony, tahun anggaran 2022 mendatang belanja pegawai sendiri mengalami peningkatan yang cukup siginifikan setelah hasil rekrutmen 300-an Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2021.
Otomatis angka belanja pegawai pun ikut meningkat. Disisi lain, berimbas pada pengurangan anggaran kegiatan fisik serta non fisik dari DAU. Tidak menutup kemungkinan, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), Honor dan Insentif lainnya dikurangi atau ditiadakan sementara. Ditempat terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Boltim Oskar Manoppo,SE,MM saat dikonfirmasi koran ini membenarkan untuk DAU Boltim tahun anggaran 2022 prioritaskan belanja pegawai. Sedangkan belanja lainnya yakni kegiatan fisik bersama non fisik menyesuaikan dengan kemampuan keuangan DAU.
Bahkan Wabup berpendapat, sejumlah program pembangunan yang bersumber dari DAU dapat ditinjau ulang atau berpotensi ditunda apabila ketersediaan anggaranya tidak cukup. Antara lain, pembangunan Rumah Dinas (Rudis) Bupati dan Wabup. Kemudian beberapa paket pekerjaan infrastruktur jalan bisa saja dipending. Namun, Oskar mengatakan, harapan satu-satunya Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim agar anggaran program dan kegiatan tahun 2022 tetap jalan atau tidak ada yang ditunda adalah ketika masuknya pendapatan lain-lain yang sah Pemkab Boltim kurang lebih Rp 50 Miliar dari perusahaan tambang PT Arafura Surya Alam (ASA) diwilayah Kotabunan.
“ Ini sama halnya dengan uang pengganti pembangunan jalan dibangun Pemda Boltim diwilayah lingkar tambang PT ASA. Ditambah lagi dengan proses ganti rugi lahan. Jadi uang pengganti termasuk masuk dalam pendapatan lain-lain yang sah. Sekarang sedang berproses di PT ASA,” jelas Wabup baru-baru ini. Hal ini diakui Anggota DPRD Boltim Argo Sumaiku, bahwa uang pengganti dari PT ASA sekitar Rp 50 Miliar tersebut sangat diharapkan masuk ke kas daerah sebagai pendapatan lain-lain yang sah Pemda Boltim.
“ Kami setuju saja pembangunan Rujab Bupati dan Wabup ditunda kalau memang anggaran DAU akhirnya tidak cukup. Tetapi mudah-mudahan pendapatan lain-lain yang sah dari uang pengganti PT ASA ke Pemda terealisasi sehingga pembangunan rujab Bupati dan Wabup tidak perlu ditunda. Begitu pun pembangunan infrastruktur jalan, TKD PNS dan lainnya tetap berlanjut,” tutup Argo. Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT ASA belum dapat dikonfirmasi.(40)
