METRO, Manado- Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado, Alexander Wowiling menjawab tudingan bahwa instansi yang dipimpinnya menjadi sarang mafia tanah.
Saat ditemui awak media, Senin (27/2) siang, Wowiling mengatakan, BPN Manado menjawab tudingan tersebut dengan melakukan pembenahan terkait pelayanan kepada masyarakat.
“Saat ini pelayanan semuanya melalui loket, pembayaran juga dibayar langsung oleh pemohon. Transaksi tunai tidak ada lagi, karena sudah menggunakan sistem pembayaran digital lewat mekanisme transfer maupun mobile banking. Semuanya serba terbuka,” ujarnya.
Wowiling mengatakan, pembenahan dari sisi pelayanan agar masyarakat semakin nyaman saat mengurus dokumen pertanahan di BPN Manado. “Saat ini semuanya serba transparan tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.
Lebih jauh Wowiling mengungkapkan, untuk mencegah kejahatan pertanahan, pemilik tanah harus pro aktif dengan program pemerintah. Salah satunya validasi sertifikat.
“Masih banyak sertifikat tanah di Kota Manado dibawah tahun 2013 yang belum tervalidasi fisik di BPN,” jelasnya.
Wowiling menghimbau bagi pemilik sertifikat yang belum tervalidasi fisik, agar datang ke kantor BPN Manado, membawa sertifikat asli dan minta divalidasi. “Agar lebih aman sehingga menutup kemungkinan munculnya sertifikat ganda. Ada loket khusus yang kami siapkan dan gratis,” pungkas Wowiling.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Nensi Runturambi menilai, terkait tuduhan mafia tanah di BPN perlu pembuktian.
“Banyak yang menuduh BPN sarang mafia tanah. Namun sebenarnya ada banyak oknum di luar yang sebenarnya mafia tanah tapi justru tidak dituduh,” tegas Nensi.
“BPN terbuka jika diminta klarifikasi oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun kejaksaan. Jika BPN dituduh sarang mafia tanah, silahkan dibuktikan,” imbuhnya.(71)
