Serapan Belanja APBN Regional Sulut Masih Rendah, Semester I-2023 Baru 43,21 Persen

METRO, Manado- Realisasi belanja APBN Regional Sulut per semester I-2023 masih rendah. Pasalnya hingga akhir Juni, dari pagu anggaran yang ditetapkan, baru terserap sebesar Rp 9,57 triliun atau 43,21 persen.

“Realisasi belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, dan bantuan sosial masih kurang. Walaupun pertumbuhan menunjukkan kenaikan, tapi jumlahnya masih rendah dibandingkan dengan perencanaan yang dibuat dalam DIPA,” ujar Ratih Hapsari Kusumawardani, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara, saat menyampaikan kinerja APBN Regional Sulut, Rabu (26/7) siang.

Dana transfer ke daerah (TKD), kata Ratih juga mengalami penurunan dibanding periode lalu, yang disebabkan karena penyaluran selain DAK fisik, insentif daerah dan DAK non fisik yang jumlahnya lebih kecil.

“Komponen TKD terbesar ada pada DAU, kemudian DAK non fisik, dan dana desa. DAK non fisik untuk bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional kesehatan,” jelasnya.

Sampai dengan akhir Juni TKD yang disalurkan sudah mencapai Rp 5,86 triliun atau 45,42 persen dari pagu. “DAU menempati porsi terbesar dengan realisasi Rp 4,17 triliun, dan disusul DAK non fisik Rp 848,31 miliar,” katanya.

Ratih juga mengungkapkan, komponen belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, mencatatkan peningkatan serapan. Meskipun kata Ratih, belanja modal mengalami perlambatan dengan realisasi di bawah 30 persen.

“Realisasi belanja modal melambat, dengan tingkat serapan baru mencapai 25,38 persen, yaitu sebesar Rp 509 miliar. Isu ini perlu menjadi perhatian bersama baik bagi Kanwil DJPb dan KPPN maupun seluruh satuan kerja (Satker, red) di Sulut,” jelasnya.

Kendala utama rendahnya realisasi belanja modal, menurut Ratih berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa pada Satker-Satker. Dari angka realisasi tersebut, diantaranya untuk pendanaan pekerjaan fisik.

“Belanja modal direalisasikan diantaranya untuk pembangunan Bandar Udara di Bolmong, pembangunan jalan nasional provinsi diantaranya di Boltim dan Kotamobagu, dan pembangunan penahan beban dan bangunan pelengkap lainnya di Bendungan Lolak,” pungkas Ratih.(71)

Komentar