Mei 2024: Pendapatan Negara di Sulut Rp2,13 Triliun, Belanja 8,79 T

METRO, Manado- Ditjen Perbedaharaan Sulawesi Utara (Sulut) mencatat, sampai dengan akhir Mei 2024, kinerja pendapatan negara di Sulawesi Utara mencapai Rp 2,1 triliun atau tercapai 40,73 persen dari target, sementara serapan belanja mencapai Rp 8,79 triliun atau terealisasi 38,26 persen dari pagu anggaran.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut, Hari Utomo, menerangkan penerimaan perpajakan menjadi sumber pendapatan terbesar, dengan nilai mencapai Rp1.5 triliun, atau terealisasi 38,39 persen dari target penerimaan.

“Pertumbuhan penerimaan perpajakan utamanya disebabkan oleh tumbuhnya pajak penghasilan sebesar 17,6 persen,” kata Hari, dalam kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Sulut, di Gedung Keuangan Negara Manado, pada Jumat (28/6/2024).

Dijelaskan Hari, sumber pendapatan APBN lainnya dari bea dan cukai, yang realisasinya hingga akhir Mei 2024 sebesar Rp 27,28 miliar, dengan rincian cukai Rp 8,9 miliar; bea masuk Rp 12,99 miliar; serta realisasi bea keluar Rp 5,39 miliar.

“Pendapatan APBN lainnya adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Capaian PNBP sebesar Rp 562,13 miliar atau 46,78 persen dari target. Komponen PNBP ditopang oleh PNBP BLU sebesar Rp 400,42 miliar, dan PNBP lainnya sebesar Rp 161,72 miliar,” jelas Hari.

Dari sisi belanja, kata Hari, dana transfer ke daerah (TKD), belanja pegawai, dan belanja barang merupakan komponen belanja terbesar. TKD yang telah disalurkan mencapai Rp 5,36 triliun, yang terdiri dari DAU Rp3,98 triliun, dan DAK non fisik Rp 614,24 miliar.

“DAK fisik baru terealisasi 6,6 persen dari rencana kegiatan yaitu sebesar Rp 79,15 miliar, untuk itu masih membutuhkan akselerasi pemenuhan persyaratan penyaluran dari pemerintah daerah,” ucap Hari.

Menurutnya, realiasi belanja pegawai terbesar berada pada Kementerian Pertahanan Rp 439,3 miliar, Polri Rp 387,6 miliar, dan Kemendikbudristek Rp 218,95 miliar. “Realisasi
ini sebanding dengan pagu anggaran belanja pegawai mereka yang juga paling tinggi,” ungkap Hari.

Ia menambahkan, realisasi belanja barang terbesar berada pada Komisi Pemilihan Umum Rp 266,8 miliar, yang didominasi Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc Rp 183,8 miliar. “Realisasi belanja barang yang tinggi terjadi seiring dengan telah selesainya Pemilu 2024,” katanya.(ian)

Komentar