Belanja APBN Sulut Capai Rp10,9 Triliun, Sebagian Besar untuk TKD

METRO, Manado- Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mencatat, selama periode Januari-Juni 2024 belanja APBN regional Sulut mencapai Rp10,9 triliun, atau terealisasi sebesar 47,62 persen dari pagu anggaran. Angka ini tumbuh 14,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulut, Hari Utomo, menuturkan dana transfer ke daerah (TKD) merupakan komponen belanja terbesar. Sampai dengan akhir Juni 2024 TKD yang telah disalurkan mencapai Rp 6,62 triliun atau 49,33 persen dari pagu anggaran.

“Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp 4,83 triliun dan disusul DAK Non Fisik Rp 844,8 miliar,” ungkap Hari, dalam keterangan tertulis kepada awak media, Selasa (30/7/2024).

Dijelaskan Hari, belanja pemerintah pusat mencatatkan peningkatan serapan dengan realisasi sebesar Rp 4.371,15 miliar atau 45,25 persen dari pagu anggaran. Capaian ini tumbuh 17,79 persen dari periode Januari-Juni tahun lalu. “Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh pertumbuan belanja barang yang digunakan dalam rangka Pemilihan Umum 2024,” jelasnya.

Menurutnya, belanja kementerian/lembaga tumbuh 17,79 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Hal tersebut, kata Hari, disebabkan oleh peningkatan belanja terkait Pemilu dan pembayaran tunjangan hari raya.

“Realiasi belanja pegawai terbesar berada pada Kementerian Pertahanan Rp 439,3 miliar; Polri Rp 387,6 miliar; dan Kemendikbudristek Rp 218,95 miliar. Realisasi ini sebanding dengan pagu anggaran belanja pegawai mereka yang juga paling tinggi,” paparnya.

Adapun realisasi belanja barang terbesar, menurut Hari, pada Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp 266,8 miliar, yang didominasi kegiatan pembentukan badan Adhoc Rp 183,8 miliar. Realisasi belanja barang yang tinggi terjadi seiring dengan telah selesainya Pemilu 2024.

“Sementara untuk realisasi belanja modal terbesar berada pada Kementerian PUPR Rp 253,1 miliar, dan Kementerian Perhubungan Rp 146,6 miliar. Realisasi pada Kementerian PUPR didominasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 75,1 miliar,” ujar Hari.(ian)

Komentar