METRO, Manado- Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) berpartisipasi dalam kegiatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)Kemenkeu Goes To Campus, di aula Gedung Keuangan Negara Sulawesi Utara (Sulut), pada Kamis (30/9).
Kegiatan ini dihadiri lebih dari 500 mahasiswa dan civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Sulut. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkenalkan peran Kemenkeu kepada para mahasiswa, terutama peran dalam usaha pemulihan ekonomi nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Utara, Cerah Bangun menuturkan, Kemenkeu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan berfungsi diantaranya melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara.
“Kami berharap, dengan adanya kegiatan ini tugas dan fungsi Kemenkeu semakin dikenal, program PEN dapat diketahui, dikritisi, dan dimonitor oleh civitas akademika di Sulawesi Utara,” kata Cerah.
Dia juga berharap, setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, para mahasiswa dapat melanjutkan bakti kepada negara sebagai ASN di Kementerian Keuangan.
Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut, Dodik Samsu Hidayat yang turut hadir pada kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa tugas DJP adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“DJP memegang peranan penting dalam menghimpun penerimaan negara. Dalam APBN Tahun 2021 diatur bahwa pendapatan negara sebesar Rp1.743,6 triliun dimana dalam angka tersebut penerimaan perpajakan sebesar Rp1.444,5 Triliun atau sebesar 82,8 persen,” ungkap Dodik.
Lewat kegiatan ini, Dodik berharap pengetahuan dari mahasiswa dan para civitas akademika terkait dengan proses bisnis di Kemenkeu dapat bertambah. “Sehingga mampu membantu Kemenkeu dalam mengumpulkan sekaligus memantau uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.(71)