KORANMETRO.COM- Keterlibatan influenser dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 melalui konten-konten media sosial (Medsos) yang berisi dukungan terhadap pasangan calon, disoroti kalangan akademisi.
Direktur Bidang Kajian Ilmu Politik Sulawesi Utara (Sulut), Political Institute, Johny Lengkong, menilai pemanfaatan jasa influencer atau buzzer di Pilkada merupakan hal yang lazim.
“Peran influenser dengan pengikut yang banyak kerap berhasil membentuk opini masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah atau partai politik yang didukung,” katanya.
Menurut Jhon, para influenser ini juga banyak dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini masyarakat khususnya pada segmentasi yang mereka sasar.
“Mereka tokoh publik yang memiliki pengikut yang banyak sehingga jadi andalan dari Paslon untuk membentuk opini,” jelas Johny.
Ia menilai, perlu adanya kontrol terhadap konten yang disebar oleh para influencer sehingga tidak memuat informasi bohong ataupun isu SARA yang dapat berdampak buruk bagi kondusifitas di masyarakat.
“Apa yang disampaikan kepada publik perlu diawasi utamanya terkait data dan fakta. Ini memang sulit dipantau, yang bisa memantau ini saya pikir Komisi Informasi Publik,” jelas Johny.
Selain perlu adanya pengawasan dari pemerintah, kata Jhony, Paslon dan partai politik yang menggunakan jasa para influencer juga perlu memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga situasi yang aman dan terkendali.
“Pastinya menjadi tanggung jawab seluruh pihak, baik itu influensernya, ataupun Paslon dan partai politik sebagai sponsornya,” ujar Jhon.(swm)
