KORANMETRO.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Joune Ganda, menegaskan pentingnya penerapan sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah yang mempertimbangkan karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dinilai semata-mata dari capaian angka, tetapi juga harus melihat kondisi awal, kapasitas, serta hambatan yang dihadapi setiap daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Joune saat menjadi panelis dalam kegiatan diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS) yang diselenggarakan LPEM FEB UI bersama Kementerian Dalam Negeri di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (03/06/2026). Forum tersebut membahas pengembangan instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah yang lebih komprehensif dan berbasis data.
Dalam paparannya, Joune menilai keragaman geografis dan tingkat pembangunan antarwilayah di Indonesia menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam setiap proses penilaian. Ia mencontohkan bahwa tantangan yang dihadapi daerah di Pulau Jawa tentu berbeda dengan wilayah perbatasan, kepulauan maupun daerah pegunungan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas.
“Kabupaten di Pulau Jawa tentu menghadapi kondisi yang berbeda dengan kabupaten di kawasan perbatasan, kepulauan, atau pegunungan. Ketika kita mengukur keberhasilan daerah, yang perlu dilihat bukan hanya hasil akhirnya, tetapi kondisi awal, kapasitas yang dimiliki, serta tantangan yang harus dihadapi,” ujar Joune.
Sebagai organisasi yang menaungi pemerintah kabupaten se-Indonesia, Apkasi menyambut positif kehadiran RGSS sebagai instrumen evaluasi berbasis data. Namun, Joune mengingatkan agar pemanfaatan instrumen tersebut lebih diarahkan untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, bukan sekadar menjadi alat pemeringkatan daerah.
“RGSS harus menjadi instrumen pembelajaran, bukan instrumen penghakiman. Tujuannya bukan menentukan siapa yang terbaik dan terburuk, melainkan agar seluruh daerah bisa bergerak maju bersama,” katanya.
Joune juga menekankan pentingnya metode perbandingan yang setara dalam proses evaluasi. Menurutnya, penilaian akan lebih objektif apabila dilakukan terhadap daerah dengan karakteristik yang sejenis. “Kabupaten kepulauan harus dibandingkan dengan kabupaten kepulauan, perbatasan dengan perbatasan, dan industri dengan industri. Harus membandingkan yang sebanding,” tambahnya. Melalui pendekatan tersebut, Apkasi berharap RGSS dapat menjadi instrumen yang lebih adil dalam mengukur keberhasilan pembangunan sekaligus memperkuat pelaksanaan otonomi daerah di seluruh Indonesia.(RAR)
