KORANMETRO.COM – Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dipercaya menjadi lokasi percontohan pengembangan Blue Economy (Ekonomi Biru) oleh Uni Eropa. Kepercayaan tersebut ditandai dengan kunjungan resmi 13 Duta Besar negara-negara Uni Eropa yang dipimpin Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia di Hotel Paradise Minahasa Utara, Rabu (15/07/2026). Agenda yang berlangsung hingga 16 Juli 2026 itu difokuskan pada penguatan kerja sama internasional dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan secara berkelanjutan.
Bupati Minahasa Utara, Joune J.E. Ganda menyambut langsung kedatangan para diplomat tersebut. Menurutnya, kunjungan itu menjadi pengakuan internasional terhadap potensi kelautan Minahasa Utara sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi berbasis sumber daya laut. “Atas nama pemerintah dan masyarakat Minahasa Utara, kami menyambut baik kunjungan resmi 13 negara Eropa ini. Ini adalah kehormatan besar bagi kami,” ujar Bupati Joune Ganda.
Dalam kunjungan tersebut, delegasi Uni Eropa dijadwalkan meninjau sejumlah kawasan pesisir yang masuk dalam program kerja sama bersama World Bank dan Bank Pembangunan Jerman (KfW). Program tersebut dirancang untuk memperkuat pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem laut. “Mereka ingin melihat langsung potensi unik kita yang masuk dalam program kerja sama internasional. Fokus utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal tanpa merusak ekosistem,” jelas Joune Ganda.
Bupati Joune Ganda menjelaskan, skema Blue Economy yang akan diterapkan juga menitikberatkan pada pendampingan masyarakat dalam mengelola sumber daya laut secara bertanggung jawab, termasuk menekan praktik overfishing. Model pengelolaan tersebut diharapkan menjadi proyek percontohan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah pesisir Indonesia. “Bagaimana memastikan nelayan hidup layak dengan mengoptimalkan potensi laut, tanpa harus mengeksploitasi secara berlebihan. Program ini diproyeksikan menjadi pilot project yang akan direplikasi di daerah pesisir lain di Indonesia,” tambahnya.
Menurut Joune Ganda, penetapan Minahasa Utara sebagai lokasi percontohan bukanlah keputusan yang datang secara tiba-tiba. Uni Eropa terlebih dahulu melakukan pemantauan terhadap daerah-daerah yang memiliki komitmen pada isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Rekam jejak Minahasa Utara di tingkat global, seperti keaktifan dalam jaringan United Cities and Local Governments (UCLG), masuk lima besar finalis penghargaan dunia kategori Fish Prize di Maroko, serta menjadi penerima pendanaan Youth Climate Action Fund (YCAF) dari Bloomberg Philanthropies, menjadi salah satu pertimbangan utama. “Rekam jejak dan prestasi internasional inilah yang menjadi daya tarik. Itu sebabnya mereka memutuskan untuk datang langsung ke Minahasa Utara,” kata Joune Ganda.
Ia juga mengungkapkan bahwa kunjungan para diplomat berlangsung secara natural tanpa persiapan khusus dari pemerintah daerah karena konfirmasi kehadiran baru diterima sehari sebelumnya. Delegasi ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi lapangan dan berdialog dengan masyarakat pesisir. “Mereka datang untuk melihat realitas di lapangan dan mendengar langsung dari masyarakat. Bahkan beberapa Duta Besar, seperti Dubes Belgia, membawa keluarga karena terkesan dengan keramahan warga dan kekayaan biodiversitas di Coral Triangle,” pungkasnya.(RAR)
