KORANMETRO.COM – Penguatan tata kelola keuangan desa menjadi perhatian dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di The Sentra Hotel, Minahasa Utara, Senin (09/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Utara Novly Wowiling menekankan pentingnya pengelolaan dana desa sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mewakili Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Novly mengingatkan bahwa desa merupakan pusat pembangunan yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, para hukum tua, baik definitif maupun pelaksana tugas (Plt), diminta mengikuti seluruh materi workshop agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal. “Saya berharap seluruh hukum tua baik pejabat pelaksana tugas (plt) maupun definitif dapat menyerap materi workshop ini dengan baik sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal demi mewujudkan visi kepemimpinan daerah,” ujar Sekda.
Workshop tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah dan para hukum tua se-Kabupaten Minahasa Utara, dengan menghadirkan Anggota Komisi III DPR RI Hillary Lasut sebagai narasumber utama. Mengusung tema tata kelola keuangan desa yang berkualitas untuk meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pemanfaatan dana desa sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dalam pemaparannya, Hillary Lasut menyoroti kekhawatiran sejumlah kepala desa dalam mengelola anggaran akibat perubahan regulasi yang terus berkembang. Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa harus diimbangi dengan pemahaman aturan dan pendampingan yang memadai agar aparatur tidak terjebak dalam persoalan hukum ketika menjalankan tanggung jawabnya. “Banyak aspirasi yang masuk bahwa kepala desa saat ini punya kekhawatiran dalam menjalankan tugas. Mereka menghadapi aturan yang terus berdinamika dan di-update, sementara masyarakat menuntut kades harus bisa melakukan segalanya. Padahal mereka tidak punya niat jahat, hanya ingin menjalankan tanggung jawab,” jelas Hillary.
Sebagai langkah konkret, Hillary menggandeng BPKP untuk menghadirkan pelatihan, pendampingan, serta konsultasi interaktif bagi para hukum tua. Melalui forum tersebut, perangkat desa diharapkan dapat menyampaikan berbagai kendala teknis maupun administrasi yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan. Upaya ini sekaligus ditujukan untuk mencegah potensi penyimpangan sejak dini dan memastikan penggunaan dana desa sesuai ketentuan serta kebutuhan masyarakat.(RAR)
