oleh

Lengkong Pertanyakan Penggunaan Kayu untuk Program RTLH

-Totabuan-37 views

METRO, Boltim– Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditargetkan 750 unit harus selesai dibangun tahun anggaran 2018 ini, terus dipacu Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim). 

Sebagaimana informasi yang disampaikan pihak Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim baru-baru ini, bahwa sampai saat ini tercatat 40 unit sudah selesai dan 200 unit sementara dibangun. 

Hanya saja, program RTLH sedikit mendapat sorotan dari Ketua Komisi III DPRD Boltim Reevy Lengkong, Kamis (31/08/2018). 

Ia mempertanyakan, kayu olahan yang digunakan untuk pembangunan RTLH kurang lebih 2,3 kubik kayu per unit. Kepada METRO, Lengkong menduga bahwa kayu-kayu olahan dari penyedia untuk bangun RTLH tidak memilki izin resmi atau ilegal. 

“Kayu yang digunakan untuk bangun RTLH Ilegal, tidak memilki izin resmi,”

bebernya.  

Menurut dia, masalah ini harus diperhatikan oleh Pemda karena bisa berpotensi pelanggaran hukum. 

“Kayu kelas 3 digunakan bangun RTLH tidak ada izin resmi. Saya tahu penyedia kayunya,” tambah politisi Partai Gerindra ini. 

Di tempat terpisah, Kepala Dinsos Pemkab Boltim Rudy Mala ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa penyediaan kayu untuk RTLH bukan Pemda tetapi masyarakat itu sendiri sebagai penerima. 

“Pemda hanya menyalurkan dana setelah rumah selesai dibangun oleh penyedia dan warga penerima RTLH. Jadi Dinsos juga masuk campur dalam penyediaan kayu,” sebut Rudy.

Penulis: Erwin Winerungan