11 Tahun Boltim Berdiri, Target PAD Belum Maksimal

BAGI Ke :

METRO, Boltim– Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim)  cukup dikenal dengan kekayaan alam yang luar biasa. Terutama hasil pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan, menjadi pendongkrak utama ekonomi masyarakat yang notabene berprofesi sebagai buruh, tukang, petani, nelayan maupun pengusaha.

Lebih dari pada itu, Kabupaten ini didukung dengan banyaknya potensi wisata alam yakni pantai,  danau,  air terjun dan hutan. Boleh dikata, kesemunya ini bisa menghasilkan pendapatan daerah apabila dikelolah secara serius oleh pemerintah maupun masyarakat. 

Namun informasi yang dihimpun METRO dari berbagai sumber masyarakat, menurut mereka,  hampir sepuluh tahun terakhir ini  potensi tersebut belum juga dimaksimalkan untuk menghasilkan pendapatan daerah yang lebih besar.

Hal ini dapat dilihat sejak Kabupaten Boltim memilki Pemerintahan yang resmi hasil pilihan rakyat tahun 2010 silam. Sampai sekarang, Boltim masih dominan bergantung penuh kepada dana transfer pemerintah pusat dari APBN lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dimana setiap tahun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengelolah APBD kurang lebih 500an miliar rupiah. Tetapi,  Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri setiap tahunnya hanya mampu memasang target sekitar Rp15 miliar hingga Rp19 miliar.

Meskipun begitu, capaian pendapatan secara keseluruhan belum juga maksimal. Bisa disebut capaian PAD tahun demi tahun tumbuh melambat.

Sebagaimana keterangan data yang diterima METRO melalui Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sukur Monoarfa, tahun anggaran 2019, target PAD sebesar Rp19,4 miliar.

Namun sampai bulan November ini capaiannya baru 75,80 persen atau Rp14, 7 miliar. Dia mengaku,  lambatnya pertumbuhan PAD karena tidak didukung oleh regulasi yakni Peraturan Daerah (Perda).

“Kita masih mengacu pada Perda tahun 2012 tentang Pajak dan Retribusi. Sementara untuk memaksimalkan potensi PAD, kuncinya harus dilakukan revisi Perda tentang pajak dan retribusi,” tuturnya. 

Sukur menambahkan,  selama ini Pemerintah Boltim belum pernah melakukan revisi Perda tentang pajak dan retribusi daerah. (WIN)

Baca Juga :  BPK RI Pemeriksaan DD/ADD 80 Desa se-Boltim