oleh

Dinas PU dan Pertanian Tak Siap Bahas Ranperda Irigasi

METRO, Manado- Anggota Pansus Ranperda Irigasi Melky Jakhin Pangemanan mengkritisi sikap dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pertanian yang dinilai tidak siap dalam mengajukan draft Ranperda Irigasi.

Hal itu dikarenakan saat rapat pembahsan Ranperda Irigasi yang dipimpin Ketua Pansus Amir Liputo, MJP menyesalkan dua dinas yang mengajukan Ranperda Irigasi dinilai tidak mampu menyampaikan gambaran atau data rill sebagai pembanding.

“Harusnya pihak eksekutif sudah memiliki data disajikan jelas dan memaparkan bagaimana kondisi irigasi masih berfungsi baik, serta berapa padi yang dihasilkan dengan kondisi saat ini yang mana irigasi hampir sebagian dialihfungsikan bahkan tidak lagi berfungsi dan berapa target produksi beras ke depan dengan hadirnya ranperda ini,” kata MJP.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulut itu menyebutkan, apa yang terlihat saat rapat hari ini justru sangat jauh dari harapan, ditambah ketidak siapan naskah akademik.

“Padahal Kementrian Hukum dan sebagai staf ahli sudah menyajikan pemaparan awal yang cukup baik disesuaikan dengan data riil di lapangan,” ujarnya.

Politisi PSI itu juga mengatakan, bahwa kondisi rusaknya irigasi di Minut dan Bolmong sudah diketahui pemerintah, namun sayangnya regulasi terhadap hal ini justru belum ada.

“Ini PR bagi Pansus. Apalagi usulan ranperda ini sudah masuk di Propemperda 2020 namun tak pernah dibahas akibat tidak siapnya SKPD dan kembali masuk dalam Prolegda 2021,” sebut MJP.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Flora Krisen menjelaskan, urgensi hadirnya ranperda inisiatif eksekutif ini dalam upaya melindungi petani akibat berkurangnya sarana air untuk mengairi sawah serta meningkatkan produksi pertanian.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Adolf Tamengkel dan Kepala Dinas Pertanian Novly Wowiling pun sependapat jika saat ini produksi pertanian beras sangat jauh menurun dibandingkan tahun tahun sebelumnya saat kondisi irigasi berfungsi secara baik. Keduanya berjanji akan menyampaikan data-data otentik sebagaimana yang dimintakan Pansus.

Rapat pembahsan selanjutnya akan menghadirkan sejumlah pihak terkait termasuk Dinas Kehutanan.(37/kg)

Komentar