METRO, Kotamobagu- Walikota Kotamobagu, Tatong Bara kembali melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP).
Pada Rabu (01/09) lalu, walikota melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) dan Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
Dalam kunjungannya ke DP3A, walikota apresiasi pencapaian penghargaan Kota Layak Anak yang berhasil diraih tahun 2021 ini.
“Hal ini menunjukkan kerjasama kolektif dan kolaborasi yang dilakukan dengan perangkat daerah maupun stakeholders terkait lainnya berjalan dengan baik, Insya Allah tahun-tahun mendatang capaiannya bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi,” ujar walikota.
Dirinya juga menambahkan bahwa terkait dengan anggaran yang terbatas dalam APBD Kota Kotamobagu hampir 2 tahun ini, walikota meminta DP3A untuk lebih memperhatikan lagi pencapaian indikator-indikator yang ada baik indikator sasaran, program maupun kegiatan yang ada.
“Mana yang sudah tercapai, mana yang belum dan perlu ditingkatkan lagi dalam penganggaran tahun 2022 nanti,” lanjutnya.
Setelah mengunjungi DP3A Kotamobagu, Tatong melanjutkan kunjungan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kotamobagu.
Dalam kunjungan di Dishub, Tatong meminta jajaran Dishub untuk fokus lagi terhadap pencapaian program kegiatan di tahun 2021, terutama ketersediaan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Kotamobagu.
“Mana yang belum bisa di-cover di tahun ini dalam APBD Perubahan, maka itu harus menjadi prioritas utama dalam penganggaran tahun 2022.,” ujar Tatong.
Dirinya juga meminta pihak Dishub harus menjajaki informasi Perum Damri yang ingin melakukan MoU dengan Pemkot Kotamobagu dalam hal penyediaan angkutan penumpang. “Siapkan apa-apa saja persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi untuk MoU ini. Perencanaannya harus matang, ketika Perum Damri masuk ke Kota Kotamobagu maka kita semua harus siap,” lanjutnya.
Tatong juga menegaskan pihak Dishub untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat.
“Ada 123 ribu masyarakat Kotamobagu yang menggunakan fasilitas jalan, keselamatan mereka harus menjadi perhatian utama dalam memberikan pelayanan. Cintai pekerjaan sehingga bisa dirasakan seluruh masyarakat Kota Kotamobagu,” tandasnya.
Di Dinas PP dan KB, walikota meminta agar melakukan evaluasi terhadap capaian indikator-indikator yang ada. “Keterbatasan fiskal dalam APBD harus bisa dimaksimalkan dalam pencapaian target dan indikator-indikator sasaran sampai pada tahun ketiga RPJMD ini,” ujar walikota.
Walikota juga berkunjung ke Dinas Satpol PP. Dalam kunjungannya tersebut, walikota mengungkapkan bahwa Kota Kotamobagu berkembang pesat dari hari ke hari dengan aktivitas masyarakat yang semakin tinggi. “Kebutuhan akan personil Pol PP menjadi mutlak, namun tetap proporsional, tidak terlalu banyak, tidak juga sedikit. Pengamanan terhadap berbagai fasilitas pemerintahan dan publik juga harus ditingkatkan,” tambahnya.(62)
