METRO, Boltim- Penyelanggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tahun 2020 akhirnya bisa bernafas legah.
Pasalnya, terjadi kekurangan anggaran pembayaran gaji PPK-PPS Pilkada Boltim 2020 yang belum terbayar, telah dianggarkan Pemerintahan Bupati Sam Sachrul Mamonto,S.Sos (SSM) dan Wakil Bupati Oskar Manoppo,SE,MM (OPPO). Dipastikan akan dituntaskan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) 2021 dalam bentuk dana hibah.
Menurut Oskar ketika ditemui wartawan, Kamis (23/09) kemarin, bahwa sisa hutang honor PPK-PPS yang belum dibayar sebesar Rp 1,3 Miliar. Ia memastikan, kekurangan tersebut akan dituntaskan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memenuhi semua ketentuan yang berlaku melalui pengajuan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Jadi sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2021. Setelah ditandatanganinya NPHD dengan rincian belanja pembayaran honor, maka KPU tinggal membayarkan,” jelas Wabup.
Hal ini dibenarkan salah satu komisioner KPU Boltim Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara Abdul Kader Bachmid,SPd ketika dikonfirmasi METRO kemarin. Dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintahan SSM-OPPO dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim. Betapa tidak, menurut Bachmid, usulan KPU kepada Pemda untuk menambah dana hibah sehubungan dengan kekurangan anggaran Pilkada akhir tahun 2020 cukup melewati jalan panjang.
Tetapi kini semuanya sudah terjawab, sebentar lagi akan direalisasikan dan sisa gaji honor PPK-PPS akan tertanggulangi. Ia menambahkan, penyelenggara Pilkada serentak di Kabupaten Boltim, untuk PPS berjumlah 486 orang sedangkan PPK 56 orang.
“Dua bulan gaji PPK-PPS, bulan Desember 2020 sampai Januari 2021 sudah dipastikan akan dibayarkan oleh KPU. Didalamya termasuk anggaran operasional. Tentu prosesnya setelah APBD-P 2021 disahkan,” sebut Bachmid.(40)
