METRO, Bitung- DPRD Bitung menyetujui pembahasan Ranperda APBD Pemkot Bitung Tahun 2022. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung Senin (08/11) kemarin.
Pelaksanaan rapat paripurna oleh DPRD Bitung dihadiri Walikota Maurits Mantiri beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah. Rapat ini diadakan untuk mendengarkan penyampaian nota keuangan dari Pemkot Bitung.
Hasilnya, semua fraksi di DPRD Bitung menyatakan menerima dan sepakat melakukan pembahasan. Dalam pandangan mereka nota keuangan yang berisi rancangan APBD 2022 layak untuk dibahas lebih lanjut.
Sebagaimana dibacakan Walikota, garis besar rancangan APBD 2022 terdiri dari tiga item, masing-masing pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah.
Untuk pendapatan daerah dianggarkan Rp 859.837.656.859, sedangkan belanja daerah sebesar Rp 862.337.656.859. Adapun untuk pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 7.500.000.000 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5.000.000.000.
Walikota yang ditemui usai rapat menyampaikan arah kebijakan pada penyusunan rancangan APBD 2022. Ia menyebut penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya masih jadi prioritas.
“Kita mengikuti pedoman yang ada, yaitu Permendagri Nomor 27 Tahun 2021. Di situ dalam Pasal 5 jelas disebutkan alokasi anggaran yang memadai harus ditujukan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19,” katanya.
Walikota tidak menyebut contoh kegiatan menyangkut penanganan pandemi. Namun yang jelas kata dia, salah satu fokusnya adalah pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia menjamin kebijakan APBD 2022 masih tetap pro kepentingan rakyat.
“Yang jelas APBD harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” cetusnya.
Terpisah, Ketua DPRD Bitung Aldo Nova Ratungalo turut berbicara. Ia menyampaikan soal rencana pembahasan rancangan APBD. Aldo menjamin proses itu tidak akan memakan waktu lama.
“Kita upayakan secepat mungkin tapi kualitas pembahasan tetap terjaga. Kalau bisa akhir minggu ini sudah ditetapkan. Tapi kita maunya cepat bukan karena buru-buru. Kalau pembahasannya cepat tuntas ada insentif bagi daerah. Itu yang kita kejar,” tuturnya.
Seperti halnya Walikota, Aldo pun menegaskan APBD 2022 harus pro kepentingan rakyat. Ia menjamin DPRD Bitung akan mengawal hal itu sebagai pertanggungjawaban atas aspirasi dari masyarakat.(69)
