Diungkap Menteri Trenggono dalam apel siaga di Bitung
METRO, Bitung- Illegal fishing masih kerap terjadi di perairan Sulut dan sekitarnya. Ini jadi bukti bahwa pengawasan yang dijalankan belum maksimal. Karenanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus lebih garang lagi.
Kondisi di atas diungkap oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Apel Siaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Apel tersebut berlangsung di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Selasa (23/11) kemarin.
“WPP 716 dan 717 termasuk wilayah yang harus melaksanakan penangkapan terukur. Itu karena di wilayah ini marak illegal fishing dan kurangnya bahan baku untuk industri perikanan,” katanya dalam apel tersebut.
WPP merupakan akronim dari Wilayah Pengelolaan Perikanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dan untuk perairan Sulut sebagian besar masuk dalam WPP 716. Laut Sulawesi dan perairan bagian utara Pulau Halmahera masuk dalam WPP dimaksud.
Adapun kebijakan penangkapan terukur bertujuan menjamin ketersediaan bahan baku ikan serta menekan terjadinya illegal fishing. Konsep ini dimunculkan KKP dalam rangka penerapan program Blue Economy (Ekonomi Biru, red) untuk kepentingan semua pihak.
Dalam praktiknya, penangkapan terukur harus menyesuaikan dengan kuota yang berlaku. Ada kuota khusus bagi penangkapan ikan berbasis komersial, ada juga kuota khusus untuk nelayan tradisional. Sudah begitu, untuk setiap zona penangkapan juga harus memiliki kawasan konservasi dalam rangka pengembangbiakan dan pembibitan ikan atau spawning and nursery ground.
“Tujuannya tidak lain agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan juga mengedepankan aspek kelestarian sekaligus keberlanjutan,” terang Trenggono perihal penangkapan terukur dan Blue Economy.
Bekas Wakil Menteri Pertahanan itu memastikan penindakan illegal fishing tetap jadi perhatian serius. Ia mengaku sudah menyiapkan sejumlah upaya untuk mengatasi hal tersebut. Selain meningkatkan koordinasi instansi penegak hukum, penguatan secara internal juga ditempuh.
Khusus untuk penguatan internal KKP memanfaatkan teknologi yang meliputi penggunaan perangkat Vessel Monitoring System (VMS), Satelit Radarsat-2, Cosmo Skymed, Automatic Identification System (AIS), Airborne Surveillance, serta Warning System Geofencing. Semua perangkat dan sistem di atas digunakan agar pengawasan lebih maksimal dan akurat.
“Sistem berbasis citra satelit dan pengolahan data spasial inilah yang kita gunakan sekarang. Dan sistem ini jadi mata KKP karena dikontrol langsung dari Pusat Kendali PSDKP Jakarta dan ground station di Bali,” tandas Trenggono.
Terpisah, Walikota Bitung Maurits Mantiri mengapresiasi upaya yang ditunjukan KKP. Ia optimis praktik illegal fishing akan mampu diatasi. Karena itu, ia juga yakin industri perikanan di Bitung yang sempat kolaps akan kembali bangkit.
“Yang disampaikan Pak Menteri menjadi gambaran nyata kepedulian pemerintah pusat bagi industri perikanan di Bitung. Dan kepedulian itu tak perlu diragukan karena tujuannya berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Pak Menteri juga sudah dua kali datang ke Bitung jadi itu bukti lain beliau sangat peduli,” ucapnya.
Apel siaga kemarin dilaksanakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang berada di bawah KKP. Salah satu pesan nyata dari apel itu adalah kesiapan dalam memerangi illegal fishing. Makanya, dalam kegiatan itu turut diadakan simulasi penangkapan kapal pelaku illegal fishing oleh kapal milik KKP.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey turut hadir di apel itu. Ia bahkan mendapat penghargaan dari KKP dengan diangkat sebagai Warga Kehormatan Ditjen PSDKP. Olly dan Maurits pada kesempatan itu didampingi Ketua DPRD Bitung Aldo Nova Ratungalo, serta unsur Forkopimda.(69)
Komentar