METRO, Manado- Dalam pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara (Sulut), dari sisi belanja, telah terealisasi sebesar 52,03 persen dari pagu anggaran. Realisasi belanja tumbuh 0,84 persen dengan nilai sebesar Rp 11,51 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani, menjelaskan, dana transfer ke daerah (TKD), belanja pegawai dan belanja barang menjadi komponen belanja terbesar.
“Belanja barang telah terealisasikan 53,36 persen dari total pagu. Sedangkan untuk realisasi belanja modal telah terealisasikan 40,53 persen,” ujar Ratih, dalam kegiatan Bacirita APBN, di Kantor DJPb Sulut, Senin (25/9/2023).
Ratih menjelaskan, sampai dengan akhir Agustus, dana TKD yang telah disalurkan mencapai Rp 8,29 triliun atau 64,31 persen dari pagu. “Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan capaian Rp 5,72 triliun dan disusul DAK non fisik Rp 1,18 triliun,” jelasnya.
Belanja pemerintah pusat, menurut Ratih mencatatkan peningkatan serapan, tercatat sudah terealisasikan Rp 5.208,62 miliar atau 55,38 persen.
“Capaian ini meningkat 4,97 persen terhadap tingkat realisasi pada periode yang sama pada TA 2022. TKD mengalami perlambatan realisasi -1,48 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022,” ungkap Ratih.
Dana TKD yang sudah tersalurkan ke Sulawesi Utara sebesar Rp 7.502,42 miliar, atau 63,62 persen dari pagu anggaran. TKD didominasi oleh DAU sebesar Rp 5.719,1 atau 68,33 persen dari pagu.
“DAK non fisik satu-satunya komponen TKD yang tumbuh positif sebesar 20,19 persen,” jelasnya.
Ratih mengatakan, realisasi belanja kementerian lembaga mengalami kenaikan sebesar 4,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja barang, kata Ratih menjadi penyumbang kenaikan realisasi belanja kementerian lembaga dengan pertumbuhan 24,75 persen.
“KPU merupakan kementerian lembaga dengan pertumbuhan pagu dan realisasi yang meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022,” katanya
Ratih menambahkan, belanja modal, direalisasikan diantaranya untuk pembangunan Bandar Udara di Bolaang Mongondow sebesar Rp 123,85 miliar, pembangunan jalan nasional provinsi Rp 108,76 miliar.
“Kemudian untuk pembangunan penahan beban dan bangunan pelengkap lainnya di Bendungan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp 60,9 miliar,” pungkasnya.(71)
Komentar