PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Luwuk memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Sinergi strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan pemeriksaan bersama (Joint Inspection) lapangan terhadap realisasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan Listrik Desa (Lisdes) Tahun Anggaran 2025 di wilayah kerja PLN UP3 Luwuk, meliputi Kabupaten Banggai dan sekitarnya.
Langkah peninjauan bersama ini merupakan bentuk komitmen proaktif PLN dan BPKP dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Pemeriksaan ini bertujuan menyeluruh untuk memastikan setiap alokasi anggaran negara yang dimanifestasikan dalam infrastruktur kelistrikan berjalan sesuai dengan regulasi, memenuhi standar keandalan teknis, tepat sasaran, serta memberikan dampak multiplikasi ekonomi yang nyata bagi masyarakat prasejahtera.
General Manager PLN UID Suluttenggo, Usman Bangun, menegaskan bahwa program BPBL dan Lisdes merupakan instrumen vital pemerintah dalam mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial melalui pemerataan akses energi.
“Kami di PLN UID Suluttenggo berkomitmen penuh agar seluruh pengerjaan fisik maupun administrasi program BPBL dan Lisdes Tahun 2025 ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan,” tegas Usman.
Lebih lanjut, Usman menambahkan bahwa kolaborasi bersama BPKP Sulawesi Tengah ini menjadi momentum penting untuk mereviu kualitas infrastruktur kelistrikan yang dibangun, memastikan keamanannya bagi masyarakat, sekaligus menjamin setiap rupiah investasi negara benar-benar mendarat di masyarakat yang berhak.
“Melalui sinergi pengawasan ini, PLN optimistis rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di wilayah Sulawesi Tengah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan berkualitas,” imbuh Usman.
Dalam teknis pelaksanaannya di lapangan, tim gabungan dari PLN UP3 Luwuk dan BPKP Sulawesi Tengah menyisir sejumlah klaster desa penerima manfaat di Kabupaten Banggai.
Proses verifikasi mencakup tiga aspek utama, yaitu validasi administrasi data penerima manfaat guna menghindari tumpang tindih bantuan, uji petik kelaikan teknik terhadap instalasi kelistrikan dalam rumah (IKR), serta pengujian fungsionalitas kWh meter pengukur guna memastikan pasokan listrik mengalir dengan aman sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan.
Manager PLN UP3 Luwuk, Ridwan Bogie Rismawan, menjelaskan bahwa keterbukaan dalam menyajikan data lapangan merupakan kunci kelancaran proses evaluasi bersama ini. Pihaknya membuka seluruh akses informasi teknis demi tercapainya hasil pemeriksaan yang objektif.
“Melalui evaluasi objektif ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh aspek teknis, mulai dari kualitas material, jaringan distribusi listrik pedesaan, hingga aspek keselamatan ketenagalistrikan pada program BPBL dan Lisdes di wilayah kerja kami, telah memenuhi standar mutu produk yang ditetapkan PLN,” ungkap Ridwan.
“Harapan kami kehadiran listrik melalui program-program stimulus pemerintah ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperpanjang waktu belajar anak-anak di malam hari, serta mendorong pertumbuhan sektor UMKM lokal pedesaan demi akselerasi pembangunan daerah yang merata,” tambah Ridwan.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, memberikan apresiasi yang tinggi atas transparansi, tata kelola yang baik, serta semangat kooperatif yang ditunjukkan oleh manajemen PLN selama rangkaian pemeriksaan lapangan berlangsung.
Menurutnya, akuntabilitas pembangunan nasional hanya dapat dicapai melalui keterbukaan institusi pelaksana.
“Pengawasan bersama ini penting untuk memastikan kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi potensi kendala di lapangan secara dini, serta memastikan program strategis ini memberikan value for money yang optimal bagi negara,” ungkap Agus.
“Dari pengamatan awal kami, sinergi teknis di lapangan berjalan sangat baik, infrastruktur terpasang secara riil, dan asas manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Kami berharap tata kelola yang transparan ini dipertahankan demi perluasan kesejahteraan masyarakat secara adil di Sulawesi Tengah,” tambah Agus.
Sebagai informasi, program BPBL merupakan ejawantah program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang didukung penuh oleh DPR RI dan dilaksanakan oleh PLN untuk memberikan bantuan pemasangan sambungan baru listrik gratis berdaya 450 VA bagi keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sementara itu, program Lisdes fokus pada pembangunan perluasan jaringan tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR), serta gardu distribusi untuk menyambungkan listrik ke desa-desa terisolasi yang belum terjangkau grid utama PLN.
Melalui pengawalan ketat dan sinergi lintas instansi antara PLN UID Suluttenggo dan BPKP Sulawesi Tengah, implementasi program inklusif energi ini diharapkan dapat terus berjalan secara optimal, sehat secara administrasi, andal secara teknis, serta menjadi motor penggerak transformasi kesejahteraan dan sosial-ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat di pelosok Sulawesi Tengah.(brs)
