KORANMETRO.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) resmi memulai tahapan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Serentak Tahun 2026 dengan melantik Panitia Daerah sekaligus launching Pilhut, Selasa (18/08/2026). Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda didampingi Wakil Bupati Kevin William Lotulung menekankan agar seluruh proses pemilihan dilaksanakan secara demokratis dengan menjunjung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).
Untuk itu Bupati Joune mengingatkan panitia agar bekerja profesional, independen dan tidak berpihak selama seluruh tahapan Pilhut, termasuk pendataan serta pemeriksaan persyaratan dan kualifikasi calon. “Tidak ada titipan-titipan, tidak ada keberpihakan. Semua harus kita laksanakan secara demokratis,” tegas Bupati seraya berharap seluruh rangkaian Pilhut Serentak 2026 berlangsung aman, tertib dan transparan hingga ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Panitia Daerah yang dilantik melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran Pemkab Minut hingga TNI, Polri dan Kejaksaan. Keterlibatan lintas sektor tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh tahapan Pilhut berjalan sesuai ketentuan.
“Panitia ini terdiri dari semua stakeholder, baik dari unsur Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yang terdiri dari para asisten dan seluruh perangkat daerah, termasuk unsur kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, juga dari pihak TNI dan Polri serta Kejaksaan,” ujar Bupati Joune Ganda.
Menurut Joune, Pilhut tidak hanya berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa. Karena itu, keberadaan Hukum Tua dengan legitimasi yang kuat dinilai penting untuk memastikan roda pemerintahan desa berjalan optimal.
“Ini adalah kepentingan masyarakat. Kepastian adanya kepala desa atau Hukum Tua di masing-masing desa memberikan komitmen yang kuat serta legitimasi terhadap pemimpin yang ada di masing-masing desa,” tegas Bupati.(RAR)
