METRO,Talaud -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud menggelar Rapat Paripurna DPRD Persetujuan/ Penetapan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) tahun anggaran 2023, bertempat di Gedung Sidang DPRD Talaud, Selasa ( 29/11).
Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut dan Wakil Bupati Moktar Arunde Parapaga serta Sekda Yohanis B.K Kamagi, Unsur Forkopimda dan seluruh Pejabat tinggi Pratama Lingkup Pemkab Talaud turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Paripurna DPRD tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Voker Pelle bersama Jekmon Amisi dan dihadiri oleh anggota DPRD. Pada kesempatan itu juga , Sekertaris DPRD Arvan Bawangun membacakan perihal surat masuk tentang penyelenggaraan kegiatan paripurna DPRD tersebut.
Selain itu juga, perwakilan Fraksi-Fraksi memberikan penyampaian dan tanggapan terhadap rancangan Ranperda APBD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2023.
Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut dalam sambutannya mengatakan, mewakili Pemerintah dan masyarakat mengapresiasi seluruh anggota DPRD Talaud, bersama tim anggaran Pemerintah Daerah yang sudah berusaha keras untuk menyelesaikan rancangan peraturan daerah APBD 2023.
” Selaku Pemerintah dan masyarakat memberikan apresiasi setinggi- tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, sehingga pada hari ini Ranperda APBD telah disahkan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Lasut.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, sebagai mana perkembangan pemerintahan daerah sampai hari ini, seluruh mekanisme termasuk upaya kita, hingga pengelolaan APBD, semuanya terpantau dan terintegrasi secara Nasional.
” Sehingga semua tahapan, agenda, sudah diatur dalam ketentuan perundang- undangan yang berlaku,” ujarnya.
Melihat komposisi APBD Kabupaten Kepulauan Talaud menurut orang nomor satu di wilayah paling utara NKRI, sebagaimana yang disampaikan oleh fraksi- fraksi tentang kondisi pada saat ini, untuk itu, berdasarkan instruksi Presiden yang mengingatkan, bahwa alokasi anggaran diarahkan pada kemungkinan dampak dari adaptasi resesi dan inflasi.
” Untuk itu, kita harus mengikuti instruksi dari kementrian Keuangan yaitu mengalokasikan 2-3% anggaran untuk mengalokasikan semua pada penanaman pangan, dalam rangka upaya mencegah inflasi,” pungkas Bupati.
