KORANMETRO.COM – Predikat Kinerja Baik dalam penilaian kinerja pencegahan dan percepatan penanganan stunting tahun 2026, yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, berhasil diraih Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Dari hasil penilaian terhadap 514 kabupaten/kota di Indonesia, Minut memperoleh nilai 75,05 dan menempati peringkat kelima dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.
Capaian tersebut menjadi gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung dalam memperkuat upaya pencegahan serta percepatan penurunan stunting melalui koordinasi lintas sektor.
Penilaian Kemendagri mencakup tiga komponen utama, yakni pelaksanaan Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota, capaian layanan intervensi spesifik dan sensitif, serta kinerja konvergensi desa. Berdasarkan hasil evaluasi, Minut memperoleh nilai 26,41 untuk komponen konvergensi kabupaten/kota, 44,33 pada capaian layanan, dan 4,32 untuk kinerja konvergensi desa. Penilaian tersebut menggunakan data dari Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Di tingkat Sulawesi Utara, terdapat lima daerah yang masuk kategori Kinerja Baik. Kota Manado menempati posisi pertama dengan nilai 90,56, disusul Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 89,75, Kota Tomohon 86,47, Kabupaten Minahasa 80,48, dan Kabupaten Minahasa Utara dengan nilai 75,05.
Dokumen hasil penilaian yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, juga mencatat peningkatan jumlah daerah berkinerja Baik secara nasional. Pada 2026, jumlahnya mencapai 255 kabupaten/kota, bertambah dari 197 daerah pada 2025. Namun, daerah dengan kategori Kinerja Kurang turut meningkat dari 29 menjadi 48 kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan upaya percepatan penanganan stunting, terutama pada komponen kinerja konvergensi desa.
Bagi Pemkab Minut, predikat Kinerja Baik tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi masyarakat, serta memperkuat keterlibatan pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan. Kemendagri juga berharap daerah yang telah mencapai kategori tersebut dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerjanya, serta menjadi rujukan praktik baik (best practices) bagi daerah lainnya.(RAR)
