Berty Kapojos.
METRO, Airmadidi – Pembahasan APBD Perubahan 2019 di DPRD Minahasa Utara berjalan alot. Pasalnya antara legislator dan eksekutif belum sependapat soal pembebasan lahan.
Hal tersebut diakui Ketua DPRD Minut Berty Kapojos SSos, Rabu (21/08/2019). “ Pembahasan belum selesai, karena masih ada yang belum cocok. Belum sependapat soal pembebasan lahan. Kami minta pembebasan lahan dipending dulu. Karena anggaran pembebasan lahan cukup besar. Lebih baik anggaran yang ada dipakai untuk kebutuhan masyarakat yang penting dan mendesak,” tutur Kapojos.
Dirinya tak menampik kalau anggaran untuk pembebasan lahan tersebut bisa mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 35 miliar.
“Banggar belum menyetujui soal pembebasan lahan, karena ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Diantaranya karena lahan sudah pernah dibayarkan sebelumnya jadi tergantung keputusan dari pengadilan,” jelasnya.
Lanjut Kapojos selain itu, ada anggaran dari SKPD yang dikurang dan digeser ke Dinas Kesehatan. Tetapi yang mengalami pengurangan menurutnya hanya beberapa SKPD saja. “Ada juga anggaran SKPD yang justru ditambah lagi. Termasuk untuk membayar honor yang belum dibayar seperti di kecamatan,” papar legislator dari PDI Perjuangan ini.
Menurut Kapojos pihak eksekutif kemungkinan akan membuat pergeseran yang merupakan hak mereka. “Tetapi pergeseran harus dibahas juga dalam perubahan,” pungkasnya.(RAR)
