oleh

Penentuan Fraksi DPRD Minut Deadlock

Rapat penentuan fraksi DPRD Minut.(ist)

 

 



METRO, Airmadidi – Rapat pembahasan penentuan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) berlangsung panas dan terpaksa deadlock, Selasa (17/09/2019) malam. Bahkan selain hujan interupsi, aksi walkout pun ditempuh oleh sejumlah wakil rakyat yang terhormat tersebut.

Suasana panas ini terlihat mulai dari pembacaan agenda oleh Ketua DPRD sementara Denny Lolong SSos. Hujan interupsi dari para anggota dewan menghiasi ruang Paripurna Gedung Tumatenden terkait pembacaan nama-nama calon Fraksi. Perdebatan terjadi pada saat penentuan calon Fraksi Gabungan yakni Klabat yang terdiri dari Partai Gerindra, PKPI, PBB dan calon Fraksi Tonsea.
Fraksi Nasdem, Golkar, Demokrat dan calon Fraksi Tonsea yang terdiri dari PKB, Partai Hanura, Perindo,dan PAN pun mengambil langkah walk out dari ruangan. Namun, pimpinan sidang Ketua DPRD Denny Lolong tetap melanjutkan agenda rapat dengan pembacaan surat-surat masuk termasuk usulan Fraksi dan SK pimpinan DPRD yang dibacakan oleh Sekwan.


Menurut anggota DPRD Minut dari Partai PKB Sarhan Antili, pihaknya keberatan dengan proses rapat yang langsung akan membacakan nama-nama Fraksi yang telah dimasukan. Lanjutnya, proses rapat ini sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena dirinya bersama teman-teman calon Fraksi Tonsea secara sah telah memasukkan surat yang dikeluarkan oleh partai.
“Kami tidak menyetujui proses rapat yang berjalan, karena Ketua DPRD langsung memberikan kesempatan kepada Sekretaris Dewan membacakan nama-nama Fraksi yang disampaikan partai. Padahal, ke empat Partai yang menyatakan bergabung menjadi satu Fraksi yakni Tonsea telah keluar dari calon Fraksi Klabat. Surat kesepakatan yang lalu itu sudah tidak berlaku lagi,” tukas Antili.


Sementara itu, Denny Sompie dari calon Fraksi Klabat mengatakan, teman-teman yang berdebat tidak memahami mekanisme proses rapat yang sedang berlangsung. Menurutnya, Sekertaris Dewan dalam hal ini Yossy Kawengian sebenarnya baru akan membacakan usulan Fraksi yang disampaikan melalui surat oleh masing-masing partai yang selanjutnya akan dilempar ke forum apakah disetujui atau tidak.
“Kami dari Fraksi Klabat tidak mempermasalahkan sejumlah Partai yang keluar dari Fraksi ini lalu membentuk Fraksi sendiri. Tetapi, perlu diketahui surat keputusan bersama yang telah ditandatangani oleh Ketua Partai yang bersepakat membentuk satu Fraksi yakni Klabat itu masih sah,” tukasnya.

Sompie kepada wartawan mengaku heran ada partai lain mempertanyakan keabsahan surat kesepakatan pembentukan Fraksi Klabat. “Heran partai lain justru pertanyakan keabsahan kesepakatan kami. Kok fraksi lain yang sewot. Ada pernyataan juga kalau surat kami surat kaleng ada tandatangan di leput. Kami merasa tersinggung,” tukas Sompie kemarin.

Terkait ada partai yang hengkang dari kesepakatan membentuk fraksi Klabat. Sompie mengingtakan ada konsekuensi melanggar kesepakatan ada sanksi Rp 500 juta.

Sementara Azhar dari calon Fraksi Klabat juga mengaku tersinggung dengan pernyataan tersebut. “Surat kaleng itu artinya surat yang dikirim tanpa identitas tidak jelas siapa pengirimnya. Ini menghina partai kami, karena surat ini sangat jelas ada tandatangan ada cap,” tukasnya.(RAR)