oleh

Gugus Tugas Covid-19 Minut Disoroti di RDP

Suasana RDP terkait penanganan Covid-19.

 

 

 

 

 

 

METRO, Airmadidi – Rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Minahasa Utara bersama aktivis, ormas, LSM dengan gugus tugas/satuan tugas dan Pemkab Minut terkait penanganan Covid-19 berjalan alot dan panas, Senin (27/07/2020). Gugus tugas pun menjadi sorotan dalam RDP tersebut.

RDP itu dipimpin langsung Ketua DPRD Minut Denny Kamlon Lolong SSos didampingi Wakil Ketua Olivia Mantiri. Lolong mengungkapkan untuk penanganan Covid-19, Pemkab Minut awalnya dua kali melakukan pergeseran anggaran yaitu Rp 4 miliar dan Rp 8,8 miliar. Kemudian dilakukan refokusing anggaran dari SKPD sebesar Rp 123 miliar. “DPRD Minut juga menggeser anggaran Setwan pertama Rp 2 miliar kemudian kedua Rp 10,499 miliar. Jadi dari pagu DPRD sebesar Rp 25,25 miliar sudah digeser sebesar Rp 13,413 miliar,” papar Delon.

Lanjutnya DPRD telah melakukan pengawasan menurut dapil dan meninjau RSUD serta puskesmas. “Sampai saat ini saya tidak tahu soal gugus tugas. Karena tidak pernah mendapat pemberitahuan. RDP ini merupakan salah satu tugas kami melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Kajari Minut Fanny Widyastuti SH MH yang juga masuk dalam gugus tugas Covid-19 mengaku tidak tahu soal gugus tugas itu.  “Saya tidak tahu. Tetapi pernah diberitahu. Tugas kami mendamping refokusing anggaran sesuai arahan Jaksa Agung. Kami sudah menyurat ke Bupati, tetapi tidak ada respon dari Pemkab. Surat sudah dua kali dikirim tetapi tidak sampai ke bupati. Kami juga tidak tahu soal berapa anggaran penanganan Covid-19,” ungkap Kajari.

Begitu juga anggota gugus tugas lainnya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Mohamad Soleh SH MH mengaku tidak tahu soal anggaran. “Dua kali rapat gugus tugas. Tugas kami mendampingi memberi arahan dalam penganggaran. Tetapi kami tidak tahu soal anggaran maupun berapa banyak yang sampai ke desa-desa,” papar Soleh.

Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 1310/Bitung Mayor Inf Richard Pusung mengaku selama ini tidak ada tugas dari gugus tugas kepada Kodim. “Selama ini kami tidak ada tugas dari gugus tugas. Tetapi juga kami juga melekat dengan gugus tugas dari TNI. Jadi kami laksanakan yang dari gugus tugas TNI,” ungkapnya.

Sementara itu tokoh masyarakat Piet Luntungan menyoroti soal kinerja gugus tugas. “Kami kecewa dengan gugus tugas. Forkopimda tidak dilibatkan. Pihak terkait, ketua wakil ketua dan sekretaris tidak ada di tempat. Kalau begini mo semati masyarakat. Saya minta aparat hukum memberi atensi khusus. 

Ini aspirasi murni terkait penanganan covid tidak ada embel-embel politik. Utamakan kepentingan rakyat. Kami minta membuat pansus dan hak angket,” sembur Luntungan.

Sementara aktivis Minut William Luntungan meminta agar penyaluran bantuan pangan, bantuan langsung tunai (BLT) transparan dan tepat sasaran bagi yang benar-benar membutuhkan.

Anggota DPRD Daniel Rumumpe pada kesempatan itu mengungkapkan Bupati yang juga ketua gugus tugas tidak hadir karena sedang sakit. Lain halnya dengan legislator Edwin Nelwan SP mengungkapkan penanganan Covid-19 menyangkut anggaran. Namun sayangnya Kaban Keuangan juga tidak hadir karena sedang sakit.

“Semua yang kita pertanyakan ini berkaitan dengan anggaran. Percuma saja karena Kepala Badan Keuangan tidak hadir,” tukas Nelwan.

Hadir dalam RDP itu Plt Kadis Kesehatan dr Alain Beyah, Kadis Pangan Ir Johana Manua, Kadis Damkar dan Satpol PP Robby Parengkuan SH, Direktur RSUD Maria Malanda Maramis dr Sandra Rotty, para camat dan pejabat lainnya.(RAR)