oleh

Bawaslu RI Ingatkan Waspadai Politik Uang dan Netralitas di Minut

Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo memberi pengarahan pada Panwascam Minut.

 

 

METRO, Airmadidi – Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dr Ratna Dewi Pettalolo SH MH mengingatkan jajaran Bawaslu Minahasa Utara untuk mewaspadai politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada 2020 ini. 

Hal itu disampaikan Ratna saat mengunjungi Bawaslu Minut dan memberi pengarahan pada Panwascam, Selasa (03/11/2020). Dalam pengarahannya Ratna menyampaikan kunjungannya tersebut untuk memastikan persiapan pengawasan dalam Pilkada.

“Sesui laporan anggaran Bawaslu Minahasa Utara tidak ada masalah. Kita bersyukur anggaran di Minahasa Utara Memadai. Besarnya anggaran ini harus berbanding lurus dengan kinerja termasuk didalamnya pengawasan, pencegahan pelanggaran dalam Pilkada. Di tengah situasi pandemik ini harus terus disosialisasikan. Kalau sudah dicegah tetapi tetap terjadi, maka menjadi kewajiban kita menangani pelanggaran,” tuturnya.

Kepada para Panwascam yang hadir Ratna mengingatkan politik uang sekarang makin berkembang dan harus diwaspadai. “Diantaranya sekarang politik uang melalui pembagian token listrik, pulsa telepon, pemberian sarung, bahan makanan, pakaian dan lain lain,” paparnya

Menurutnya politik uang di setiap Pemilu terjadi untuk pemenangan.

“Politik uang menjadi bahaya besar. Sesuai survei 60 persen masyarakat akan memilih politik uang. Makanya saya harapkan terus disosialisasi di tengah masyarakat untuk membuka wawasan masyarakat bahwa politik uang tidak benar dalam proses demokrasi kita. Politik uang ini membuat biaya politik tinggi. Dari mana calon mendapatkan biaya itu? Tentu dari pihak lain yang akan dibalas setelah terpilih. Sehingga saat menjalankan pemerintahan nanti hanya untuk menghidupkan kroni-kroni yang telah memberikan biaya politik,” tukasnya.

Anggota Bawaslu RI ini mengingatkan soal bantuan sosial atau program kegiatan pemerintah daerah untuk menguntungkan calon tertentu.

“Sulut selalu masuk lima besar pelanggaran netralitas dan bansos ini. Biasaya intensitas ini akan meningkat di akhir-akhir kampanye. Makanya panwascam tidak boleh ada pembiaran sehingga tercipta pilkada berintegritas, berkualitas,” tandas Ratna.

Lebih lanjut dirinya mengkhawatirkan partisipasi pemilih menurun hingga 40 persen. “Kalau turun berarti kita gagal. Kalau tinggi berarti kepercayaan kepada penyelenggara tinggi.

Kalau masyarakat percaya pada penyelenggara maka partisipasi masyarakat termasuk dalam pengawasan juga meningkat. Tentu harus ada kerja ekstra dari penyelenggara,” ungkapnya.

Ratna juga mengingatkan Panwascam di lapangan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada. 

“Tidak mudah bekerja pada pada situasi Covid-19. Belum juga Panwascam harus melindungi diri sendiri dari Covid,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Minut Simon Awuy SH memaparkan sampai saat ini, pihaknya sudah menangani tiga temuan dan dua laporan pelanggaran Pilkada. “Kami juga berharap agar Pilkada tahun ini berjalan baik dan tidak ada pelanggaran,” imbuhnya didampingi anggota Bawaslu Minut Rocky Ambar dan Rahman Ismail.

Ikut mendampingi Komisioner Bawaslu RI, saat itu yaitu Ketua Bawaslu Sulut Drs Herwyn Malonda SPd, SH, MPd, dan anggotanya Awaludin Umbola SHut, serta Mustarin Humagi SHi.(RAR)

Komentar