oleh

Solar Langka, Komisi II Desak Pemprop Sulut Bertindak

METRO, Manado- Banyak pihak mengeluhkan langkanya bahan bakar mintak (BBM) jenis solar di Sulawesi Utara (Sulut) dalam beberapa pekan terakhir ini.

Komisi II DPRD Provinsi Sulut meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) mencari solusi ataupun mengambil langkah cepat terkait dengan kelangkaan solar.

Selain itu, komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan ini telah mengagendakan hearing dengan pihak-pihak terkait membahas kelangkaan solar di Sulut.

“Imbas dari kelangkaan BBM jenis solar dapat menyebabkan kenaikan harga barang-barang pokok,” kata Ketua Komisi II Cindy Wurangian, Minggu (17/10/2021).

Politisi Partai Golkar itu menyebut, kelangkaan solar bukan baru yang pertama.

“Di tahun-tahun yang lalu kami juga sudah pernah beberapa kali RDP bersama dengan Pertamina. Saya kira sudah tahu apa yang akan mereka jawab, yaitu Pertamina ini bukan regulator, Pertamina hanyalah operator. Jadi kalau kurang bukan salahnya Pertamina, kira-kira seperti itu. Karena ini sudah beberapa kali, mudah-mudahan mereka ada jawaban lain,” kata Cindy, Minggu (17/10/2021).

Kelangkaan solar ini sudah disampaikan Cindy kepada Pemprov Sulut lewat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Edwin Silangen yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulut, saat rapat pembahasan bersama badan anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Kamis (14/10/2021).

Cindy menuturkan, kelangkaan solar sudah sangat meresahkan masyarakat.

“Saya meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat memberikan solusi ataupun mengambil langkah cepat terkait dengan kelangkaan solar ini,” ucapnya.

Menurut dia, jika BBM jenis solar bersubsidi sudah tidak ada lagi maka diumumkan saja ke masyarakat atau paling tidak Pemprov dapat meminta kepada pihak Pertamina agar ada penambahan kuota BBM Solar bersubsidi.

Karena dari sisi pengusaha melihat kalau subsidi ini dianggap masih ada maka semuanya harga barang-barang ini akan mengikuti harga yang masih di bawah. Padahal fakta dilapangan mungkin sudah tidak ada.

“Jadi pertama, apakah dari Pemprov bisa memohon sehingga kuota BBM subsidi untuk Sulut diperbanyak atau mari kita umumkan bersama bahwa di lapangan mulai sekarang harga BBM itu sudah naik,” sebutnya.

Terkait hal ini, Ketua TAPD Edwin Silangen meminta agar DPRD menelusuri penyebab dari kelangakaan tersebut.

“Perlu ditelusuri lebih, karena BBM ini kan barang strategis. Ini bisa membuat terjadi satu konflik kalau kita tidak tangani segera,” tandasnya.(37)

Komentar