Cabjari Kepulauan Talaud Selesaikan Perkara Tipidum dengan Restorative Justice

Nusa Utara, Sulut319 views

METRO,Talaud– Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana umum dengan sistem restorative justice dalam perkara yang diduga melanggar pasal 80 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Kamis (27/10/2022).

Penyelesaian perkara dengan sistem Restorative Justice itu sesuai dengan perintah Jaksa Agung yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan berdasarkan Pengarahan Jaksa Agung dalam program kerja prioritas Kejaksaan RI Tahun 2021.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo, Rahmad Abdul menyatakan, penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice atas nama Tersangka dengan inisial FS yang diduga melanggar pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah dilakukan dengan RJ (Restorative Justice).

“Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan tindak pidana tersebut berdasarkan keadilan restoratif dengan adanya upaya perdamaian yang disaksikan oleh keluarga korban, tokoh masyarakat dan Tersangka,” katanya.

Selain upaya perdamaian, menurut Rahmat tentunya ada syarat yang wajib dipenuhi dalam penghentian penuntutan perkara berdasarkan Restorative Justice. Salah satunya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan merupakan residivis, kemudian ancaman hukuman atas perkara yang dilakukan RJ (Restorative Justice) tidak lebih dari 5 tahun dan kerugian terhadap korban tidak lebih dari Rp.2.500.000.

“Setelah dilakukan upaya perdamaian, Penuntut Umum selaku Jaksa Fasilitator pada Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan talaud di Beo memohon petunjuk dan arahan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Agung RI,” jelasnya.

Menurutnya, dengan melakukan Ekspose secara virtual pada hari Rabu 26 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, kemudian permohonan untuk melakukan penghentian penuntutan atas nama Tersangka inisial FS disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

” Berharap Tersangka tidak mengulangi perbuatannya dalam bentuk apapun yang melanggar hukum dan menjadi pribadi yang lebih baik,” pungkasnya.

Komentar