Pupuk Kaltim Perpanjang Kerja Sama Dengan Kejati Untuk Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Ekonomi25 views

METRO- Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), Budi Wahju Soesilo bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati Kaltim), Hari Setiyono, menandatangani perpanjangan kerja sama pengawasan penyaluran pupuk.

Langkah ini guna mengoptimalkan upaya pencegahan potensi penyelewengan pupuk bersubsidi bagi petani.

“Pupuk Kaltim terus berupaya memaksimalkan langkah dalam penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani, utamanya di Kalimantan Timur sebagai basis operasi perusahaan, mengingat pemenuhan pupuk bagi petani wajib teralokasi sesuai kebutuhan di daerah, mengacu data pemerintah yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK, red),” ujar Soesilo, Senin (12/2/2024).

Menurut Soesilo, segala potensi kecurangan dan penyelewengan pupuk bersubsidi menjadi perhatian perusahaan agar bisa diantisipasi serta diminimalisasi secara maksimal.

“Untuk itu kami menilai perlu adanya perpanjangan kerja sama pengawasan dengan Kejati Kaltim guna memastikan distribusi pupuk bersubsidi khususnya di wilayah Kaltim benar-benar teralokasi sesuai RDKK dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Kata Soesilo, melihat kerja sama yang terjalin beberapa tahun terakhir, Pupuk Kaltim optimis penyaluran sektor subsidi dapat dikawal sesuai peruntukannya.

“Begitupun potensi pelanggaran bisa diantisipasi secara saksama dengan memperkuat langkah penegakan hukum dari sisi pengawasan maupun identifikasi akan segala potensi kecurangan di lapangan,” katanya.

Soesilo menuturkan, Pupuk Kaltim wajib memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani guna mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional. “Selain itu, kesinambungan kerja sama dengan Kejati Kaltim pun upaya meningkatkan sinergi dan koordinasi terkait bantuan hukum, khususnya urusan perdata dan tata usaha negara dalam aktivitas bisnis Perusahaan,” tutur Soesilo.

Ia berharap, Kejati Kaltim sebagai jaksa pengacara negara dapat memberikan pendampingan hingga bantuan dan pertimbangan hukum, untuk mengawal berbagai rencana strategis Pupuk Kaltim. Baik secara litigasi maupun non litigasi, untuk mengantisipasi adanya potensi penyimpangan.

“Dari pendampingan Kejati Kaltim, diharap operasional dan berbagai rencana pengembangan Pupuk Kaltim bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ucap Soesilo.

Kajati Kaltim, Hari Setiyono, mengatakan pihaknya menyambut positif kesinambungan kerja sama dengan Pupuk Kaltim yang menekankan pada pengawasan serta pengamanan pelaksanaan pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi di daerah.

“Selain juga koordinasi tugas dan fungsi antar instansi, hingga sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk,” kata Hari.

Hari bilang, kerja sama ini pun tindak lanjut instruksi Jaksa Agung RI terkait operasi intelijen untuk pemberantasan mafia pupuk melalui Kejaksaan Tinggi di setiap daerah, dengan melakukan identifikasi potensi penyelewengan ataupun praktik kecurangan dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari produsen hingga petani.

“Melalui perpanjangan kerja sama ini, optimalisasi pengawasan dan identifikasi akan dimaksimalkan hingga daerah, sehingga potensi penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi dapat diantisipasi dengan baik,” ungkap Hari.

Hari memastikan, pihaknya akan hadir sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan pendampingan serta bantuan dan pertimbangan hukum terkait urusan perdata dan tata usaha negara dalam aktivitas bisnis Pupuk Kaltim

“Hal ini wujud dukungan kejaksaan terhadap program pemerintah, dalam rangka pengamanan dan pengawalan penyaluran distribusi pupuk di daerah,” katanya.

Soesilo menambahkan, Kejati Kaltim akan memaksimalkan fungsi dan peran mendukung operasional Pupuk Kaltim untuk pendampingan guna mengantisipasi berbagai kemungkinan penyimpangan. “Ataupun kekeliruan terkait persoalan hukum yang bisa saja dihadapi perusahaan,” tandasnya.(71)

Komentar