KORANMETRO.COM- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), Rudi S Kamri, menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan diskusi publik di aula lantai 5 Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado, pada Selasa (01/10/2024).
Ketika menyampaikan materi, Rudi menyinggung peran mahasiswa dalam meluruskan arah demokrasi di Indonesia, karena menurutnya, penguasa yang menerapkan politik dinasti akan merusak demokrasi dan memadamkan api reformasi.
“Teman-teman mahasiswa jangan berpikir normatif. Jangan berpikir biasa-biasa saja dan harus berani berpikir kritis untuk perbaikan demokrasi dan membela rakyat,” ungkapnya.
Menurut Rudi, pada saat tidak ada pola penyeimbang dalam pemerintahan, maka kekuatan penyeimbang harus lahir dari rakyat dengan dimotori mahasiswa. Mahasiswa harus berdaya, berani dan membuat keputusan yang kuat dan berani bersuara kalau melihat ketidakadilan dan harus bertindak sebagai sosial influenser untuk meyakinkan masyarakat di sekitarnya untuk memilih pemimpin di Sulawesi Utara berdasarkan rekam jejak yang baik.
“Jangan memilih pemimpin yang punya rekam jejak (buruk, red) yang misalnya pernah jadi koruptor, pelanggaran HAM, pelecehan perempuan dan berbagai tindakan tercela lainnya,” jelas Rudi.
Lanjut Rudi, mahasiswa harus membawa pengaruh yang kuat di tengah masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang memiliki rekam jejak baik. Pilkada, katanya, menjadi momen bagi mahasiswa untuk memberikan kontribusi aktifnya sebagai salah satu pilar demokrasi yang terkuat di Indonesia karena semua perubahan di negeri ini dimotori mahasiswa.
“Pemilu di pusat dan daerah, esensinya yang kuat adalah bukan memilih yang terbaik tetapi mencegah orang buruk berkuasa. Yang membedakan bangsa kita dengan barat adalah bahwa demokrasi kita harus ada nuansa kuat etika dan moral, dan yang akan menjaga itu adalah mahasiswa,” tutur Rudi.
Dijelaskannya, F-PDR ingin mengingatkan peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang mempunyai kekuatan reformis, sehingga harus terus digaungkan dan diberdayakan untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan .
“F-PDR lahir karena kita melihat pelaksanaan Pilpres tahun 2024 kita anggap sangat merusak demokrasi. Akses kesempatan masyarakat untuk memilih pemimpin tidak terjadi. Kami apresiasi F-PDR Sulawesi Utara yang punya program diskusi publik yang melibatkan mahasiswa ini,” ujar Rudi.(ian)
Komentar