KORANMETRO.COM – DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026). Kegiatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Minut yang dipimpin Ketua DPRD Vonny Adel Rumimpinu didampingi Wakil Ketua Edwin Maurits Nelwan dan Cynthia Imelda Erkles.
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin W. Lotulung hadir bersama jajaran DPRD dan Pemkab Minut untuk mengikuti agenda paripurna rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahan atau 663 hari. Presiden menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif yang diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian pemerintah antara lain pangan, energi, sosial dan ekonomi. Di bidang pangan, pemerintah menargetkan swasembada delapan komoditas, sementara harga pupuk disebut telah turun 20 persen. Pada sektor energi, kebijakan B50 mulai diterapkan dan pemerintah menyatakan penghentian impor solar sejak 1 Juli 2026. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial digital, Sekolah Rakyat serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga terus dilaksanakan.
Presiden juga menyampaikan perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi pada 2025 disebut mencapai Rp1.931 triliun, sedangkan pertumbuhan ekonomi semester I 2026 berada di angka 5,45 persen. Selain itu, pemerintah memaparkan reformasi BUMN serta penguatan sektor kelautan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan pengembangan armada perikanan modern.
Usai agenda pidato kenegaraan, Rapat Paripurna DPRD Minut dilanjutkan dengan penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. Bupati Joune Ganda menegaskan kehadiran pemerintah daerah dalam agenda tersebut merupakan bentuk komitmen Minahasa Utara untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.(RAR)
