KORANMETRO.COM- Koalisi Masyarakat Buruh meminta Polda Sulut untuk membentuk desk ketenagakerjaan, sebagai sentra layanan buruh.
Hal ini disampaikan aktivitas buruh Sulut, Tommy Sampelan, saat menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sulut, pada Selasa (2/9/2025).
Desk Ketenagakerjaan adalah unit atau lembaga yang dibentuk oleh Polri untuk menangani masalah ketenagakerjaan, terutama penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan.
Tommy menilai, pembentukan desk ketenagakerjaan berkeadilan dalam merespon kasus pidana perburuhan.
“Desk ketenagakerjaan harus terbentuk di Sulawesi Utara. Sudah banyak provinsi yang membentuknya sehingga kami ingin di Sulut juga terbentuk desk ketenagakerjaan,” ungkap Tommy.
Menurutnya, kehadiran desk ketenagakerjaan akan memberikan sentra layanan kepada buruh ketika menghadapi kasus pidana terkait perburuhan.
“Pembentukan desk ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi pekerja di daerah ini,” jelas Tommy.
Tommy juga meminta Polda Sulut, menindak tegas pengusaha nakal yang tidak membayar upah buruh sesuai aturan, merintangi pembentukan serikat pekerja di perusahaan serta mengabaikan hak-hak dasar kaum pekerja.
“Masih banyak pengusaha yang tidak mengikutsertakan buruh dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu kami meminta penegak hukum menindak tegas para pengusaha nakal ini,” katanya.(ian)
