oleh

Bupati Boltim Teken Kerja Sama APIP dan APH

-Totabuan-43 views

METRO, Boltim- Sebagai upaya penanganan aduan masyarakat, Kepala Daerah se Sulawesi Utara (Sulut) menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di kantoe Gubernur Sulut Selasa (4/9/2018).

Salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar SH. Secara resmi ia menandatangani PKS APIP dan APH bersama Kajari Kotamobagu Dasplin SH MH dan Kapolres Bolmong AKBP di hadapan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih, Kajati Sulut M Roskanedi, serta Kapolda Sulut yang diwakili Irwasda Polda Sulut Kombes Hotman Simatupang. 

Bersamaan itu juga, dilanjutkan penandatanganan kerjasama pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Bupati bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Suluttenggo dan Maluku Utara Agustin Vita Avantin. 

Bupati melalui Kasubag Humas Pemkab Boltim Satriady Tunggi mengatakan, dilaksanakannya PKS adalah sebagai pedoman operasional para pihak dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. 

“Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerjasama diantara para pihak dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel  dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah,” kutip Satriady. 

Selanjutnya juga, kata Kasubag, Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsi menjelaskan dengan singkat bahwa PKS ini hadir sebagai tindaklanjut arahan presiden kepada para Menteri, para Kajati dan Kapolda se Indonesia di istana negara terkait penanganan perkara pada penyelenggaraan pemerintahan. 

“Arahan presiden sangat jelas. Pertama, terkait diskresi atau kebijakan Kepala Daerah tidak dapat dipidanakan. Kedua, Tindakan adminstrasi pemerintahan agar tidak dipidanakan. Ketiga, Kerugian keuangan negara yang dinyatakan oleh BPK diberikan waktu untuk menindak lanjuti dalam 60 hari,” tambahnya. 

Penulis: Erwin Winerungan