oleh

TKD di Mitra Perlu Dikaji Ulang

-Minsel & Mitra-148 views

Drs Robby Ngongoloy

METRO, Ratahan – Kebijakan menaikkan besaran tunjangan kinerja daerah atau TKD bagi jajaran pemerintahan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Pemkab Mitra) sempat memunculkan angin segar di kalangan aparatur setempat.
Hanya saja, belakangan kebijakan ini mulai menuai sorotan publik termasuk kalangan ASN sendiri. Harapan agar kebijakan ini dikaji ulang pun mengapung ke permukaan. “Ini langkah positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur. Tapi kalau jumlah yang tidak sedikit ini tidak sesuai dengan beban kerja maupun kinerja dari penerima, mungkin langkah yang perlu diambil adalah mengkaji ulang TKD tersebut,” ungkap sejumlah sumber.
Di kalangan ASN sendiri, selisih tunjangan yang terpaut jauh di setiap tingkatan eselon, ikut menjadi persoalan. Selain itu, kebijakan pemotongan TKD yang kerap diberlakukan juga jadi pembicaraan kalangan ASN. “Kalau staf atau eselon IV tidak masuk kerja, langsung dipotong. Beda kalau pejabat eselon II atau III, beberapa kali tak masuk kantor, tapi TKD yang diterima tetap full,” tukas beberapa ASN sembari meminta nama mereka disimpan.
Selain itu, sejumlah ASN ikut menyoroti rekan ASN lainnya yang hanya datang melakukan finger print tapi langsung keluyuran saat jam kerja sedang berlangsung. “Mereka itu enak. Kerja tak maksimal, tapi TKD tetap jalan,” tandas sumber.
Terkait hal ini, Sekretaris Daerah Mitra, Drs Robby Ngongoloy yang diminta tanggapannya mengatakan, jika mekanisme pemberian TKD sementara dalam kajian pihaknya. “Memang, dasar pemberian TKD masih mengacu pada absensi manual maupun finger print. Ini yang sedang kita kaji,” tukas Ngongoloy.

 

Penulis: Ryan Sandag