oleh

KIP Sulut Gelar Monitoring Pelayan Publik di Kotamobagu

-Sulut, Totabuan-49 views

Pasla diwawancarai wartawan

METRO, Kotamobagu – Selain menggelar sosialisasi Undang-undang Nomor 14 tahun 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Propinsi Sulut, juga menggelar evaluasi dan monitoring tentang keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.
Dikatakan Wakil Ketua KIP Sulut Raymond Pasla, dalam waktu dekat mereka akan melakukan perengkingan terhadap 15 Kabupaten/Kota yang transparan sampai tidak transparan. Dan Dia berharap, Kota Kotamobagu nantinya masuk dalam jajaran Kota transparan. ‘’Kotamobagu saat ini sudah memiliki data canter dan command canter, itu merupakan salah satu indikator penilaian keterbukaan informasi publik,’’ usai mengunjungi data canter dan commend certer di Dinas Komunikasi dan Informasi Kotamobagu Kamis (8/11/2018).
Lanjutnya, di Sulut baru tiga daerah yang memiliki command canter yakni Kotamobagu, Bitung dan Manado. Dan daerah ini masuk dlam nominasi daerah keterbukaan informasi publik. ‘’Namun ada juga daerah yang tidak memiliki command canter tetapi pelayanan informasi publik cukup baik. Di Bolmong Selatan pelayanan informasi publik cukup baik meskipun belum memiliki commend canter,’’ katanya.
Dia berharap data canter milik Pemkot Kotamobagu dapat dimaksimalkan untuk keterbukaan informasi publik. ‘’Kalau bisa di masing-masing website Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menampilkan realisasi anggaran, bahkan kalau bisa kekayaan masing-masing pejabat,’’ katanya.
Sementara Kepala Diskomingo Kotamobagu Yanny Umar mengatakan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari monitoring penilaian keterbukaan informasi publik. ‘’Jadi kami sengaja tidak menyampailan informasi lebih, tetapi kami ingin memperlihatkan kepada komisioner KIP terkait infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan informasi untuk publik,’’ katanya.
Lanjutnya dengan infrastruktur Penkot Kotamobagu saat ini, Diskominfo telah pembuat sejimlah aplikasi berbasis online terkait informasi administrasi pemerintahan dan informasi pelayanan publik. ‘’Untuk inkformasi pemerintahan kita telah memiliki aplikasi SIAP dan SIKAP ASN. Untuk pelayanan publik ada aplikasi SiKEMAS. dan juga untuk mengintegrasi informasi di seluruh SKPD bisa lewat PPID,’’ tandasnya.(ral)

Komentar