oleh

Anggaran Pilkada Minut Diusulkan Nyaris Rp 100 M

Petrus Macarau.

 

 

 

 

METRO, Airmadidi – Tahun 2020 Kabupaten Minahasa Utara akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Anggaran yang diusulkan baik dari KPU, Bawaslu dan kepolisian untuk pelaksanaan
Pilkada tersebut hampir mencapai Rp 100 miliar.

Diungkapkan Plt Kaban Keuangan Pemkab Minahasa Utara Petrus Macarau untuk APBD 2020, pihak KPU, Bawaslu maupun Kepolisian juga masukan usulan anggaran. “Anggaran Pilkada sangat fantastis. Saya juga
memapertanyakan soal standarisasi anggaran ini saat mengikuti kegiatan
di Jakarta belum lama ini. Sementara di satu sisi kami harus penghematan anggaran,” tutur Macarau pekan lalu.

Diakuinya KPU dan Bawaslu sudah memasukan usulan. “KPU minta sekitar
Rp 60 miliar, sedangkan Bawaslu saya tidak ingat jumlahnya. Makanya
tim anggaran pemerintah dearah (TAPD), KPU, Bawaslu harus duduk
bersama soal anggaran ini karena ini terkait kekuaran keuangan daerah.
Sesuai aturan kalau daerah tidak mampu yah ditangani propinsi. Seingat
saya pemilu 2015 lalu besar anggarannya tidak seperti itu,” ungkap
Kaban.

Ditambahkannya untuk APBD perubahan ini pihaknya juga sudah
menganggarkan untuk KPU sebesar Rp 500 juta. Menurutnya anggaran ke
KPU dan Bawaslu ini damam bentuk hiba. Dimana pertanggungjawaban
penggunaannya dimasukan ke BPK.

Ketua KPU MInut Stella Runtu melalui komisioner Hendra Lumanauw ketika
dikonfirmasi mengakui mengusulkan anggaran ke Pemkab Minut sebesar Rp
50-an miliar untuk Pilkada 2020. “Kami usulkan Rp50-an hampir 60
miliar. Itu akan dibahas Pemkab dan Dewan,” pungkas Lumanauw.

Sementara Ketua Bawaslu Minut Simon Awuy melalui Kominioner Rahman
Ismail ketika dikonfirmasi mengakui pihaknya untuk Pilkada mengusulkan
anggaran Rp 28 miliar atau hampir Rp 30 miliar. “Kami usulkan Rp 20-an
miliar ke Pemkab Minut,” tutur Ismail.
Lanjutnya anggaran Pilkada ini sudah sekaligus dengan pemilihan
Gubernur. “Jadi ada beban kebutuhan yang meningkat. Ini sudah dibahas
di Bawaslu Pusat dan pemerintah pusat,” tutur Ismail.

Dirinya berharap pemerintah daerah cepat merespon anggaran ini karena
Oktober Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) harus ditandatangani.
“Kami berharap ini bisa cepat direspon karena sudah dibicarakan
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang akan menggelar
pilkada,” pungkasnya.(RAR)